Jika Lolos Fit and Propert Test, Besok Idham Aziz Ditetapkan Kapolri | Bali Tribune
Bali Tribune, Rabu 15 Juli 2020
Diposting : 30 October 2019 12:03
Izzarman - Bali Tribune
Bali Tribune/ Komjen Pol Idham Aziz
balitribune.co.id | Jakarta - Ketua Komisi III Herman Hery memperkirakan penetapan Komjen Pol Idham Aziz sebagai calon Kapolri akan dilakukan setelah fit and propert test atau uji kepatutan dan kelayakan. Adapun uji kepatutan dan kelayakan akan digelar hari ini, Rabu (30/10/2019) di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 
 
"Jika selesai fit and proper test, mungkin malam harinya kami akan lakukan penetapan calon Kapolri terpilih yang dibuatkan keputusan tingkat pertama di komisi III," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019). 
 
Setelah itu, lanjut Herman, pengesahan pencalonan Idham sebagai calon Kapolri akan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (31/10/2019). "Kemudian hari Kamis, kami teruskan ke Paripurna," tutur dia. 
 
Sesuai agenda DPR RI, uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri akan diawali dengan kunjungan Pimpinan Komisi III ke kediaman Idham Aziz di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB. 
 
"Agendanya adalah mengunjungi kediaman calon Kapolri untuk melihat latar belakang kehidupan pribadi beliau dan keluarganya," ujar Herman. 
 
Setelah itu, Komisi III akan menerima masukan dari masyarakat soal rekan jejak Idham Aziz. Uji kepatutan dan kelayakan sendiri akan digelar setelah Komisi III menerima masukan masyarakat. 
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Kabareskrim Komjen Idham Aziz sebagai Kapolri menggantikan Tito Karnavian. Tito mundur dari jabatannya karena ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri. 
 
Surat Presiden Jokowi terkait pengajuan Idham Azis diterima DPR, Rabu (23/10/2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, persetujuan atau penolakan DPR diberikan paling lambat 20 hari sejak surat Presiden diterima. Jika DPR tidak memberi jawaban, maka calon dianggap disetujui oleh DPR.