Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Juni-Juli 2024 Satgas PASTI Blokir Ribuan Entitas Ilegal

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

balitribune.co.id | Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode Juni s.d. Juli 2024 menemukan 850 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 59 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Satgas PASTI juga memblokir 65 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan 27 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal yang terdiri dari, 11 entitas melakukan penipuan dengan modus penawaran kerja paruh waktu, 7 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, Satu entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin, dan 8 entitas melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa izin.

Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejak 2017 s.d. 31 Juli 2024, Satgas telah menghentikan 10.890 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.459 entitas investasi ilegal, 9.180 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Pemblokiran Rekening Bank dan Kontak Pelaku

Satgas PASTI telah menerima informasi mengenai 43 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas pinjaman online ilegal. Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas PASTI mengajukan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank di OJK untuk kemudian segera memerintahkan kepada pihak bank terkait untuk melakukan pemblokiran.

Berdasarkan UU P2SK disebutkan bahwa dalam tugas pengawasan, OJK berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu.

Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 194 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis) untuk melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.

wartawan
ARW
Category

Siswi SD di Jembrana Jadi Korban Kekerasan Seksual

balitribune.co.id | Negara - Kasus kekerasan seksual terhadap siswi kelas VI SD di Jembrana menjadi perhatian serius. Instansi terkait tengah melakukan langkah pendampingan dan perlindungan kepada korban. UPTD PPA Jembrana terus mempersiapkan pendampingan psikologis serta memastikan terpenuhinya hak pendidikan dan perlindungan korban.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Petani Penggarap Sendang Pasir Lengkapi Data Penguasaan Lahan

balitribune.co.id | Singaraja - Setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang, sejumlah persoalan terkait konflik agraria mulai dilakukan pendataan untuk diselesaikan. UU Pengaturan Reforma Agraria sendiri disahkan DPR pada 22 September 2026 dan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Status Lahan SMPN 3 Kuta Selatan Belum Tuntas, Desa Adat Targetkan Penyelesaian 2027

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Desa Adat Tanjung Benoa untuk menyelesaikan persoalan status lahan SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Kepastian pemanfaatan lahan sekolah tersebut masih menjadi persoalan, termasuk usulan tukar guling dengan lahan milik desa adat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Peringati Hari Pahlawan, Bupati Adi Arnawa Targetkan Pemerataan Akses Pendidikan Masyarakat

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan upacara khidmat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Mangupraja Mandala, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, Selasa (10/11/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

RSUD Giri Asih dan RS Suwiti Siap Layani Pasien BPJS

balitribune.co.id | Mangupura - Penantian masyarakat terhadap beroperasinya rumah sakit milik Pemkab Badung secara penuh di wilayah Abiansemal dan Pelaga diharapkan segera berakhir. Dinas Kesehatan Badung menargetkan RSUD Giri Asih dan RS Suwiti sudah dapat memberikan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan pada November 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Bangli Lakukan Pengadaan Ratusan PJU

balitribune.co.id | Bangli - Selama ini masih ditemukan beberapa ruas jalan di kabupaten Bangli di saat malam hari kondisinya gelap gulita. Kondisi ini akan segera teratasi  sering pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangli melakukan pengadaan 130 titik lampu penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya. Proses pengadaan telah memasuki tahap tender.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.