Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kadis Kominfo Definitif Diminta Kebut Penyelesaian PR

Bali Tribune / DILANTIK - I Ketut Eko Susila Artha Permana dilantik Senin (13/3) oleh Bupati Tamba sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana definitive setelah jabatan ini lowong lebih dari setahun.

balitribune.co.id | Negara - Dalam penyampaian informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai memiliki peran strategis. Di tengah derasnya arus informasi di era digitalisasi, kini Dinas Kominfo kini dituntut memainkan peranan strategisnya sebagai penyebarluasan informasi daerah kepada masyarakat.

Roda mutasi kini bergulir di tubuh Pemkab Jembrana. Jabatan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana yang lowong lebih dari setahun kini akhirnya terisi pejabat definitif. Jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama setingkat eselon II tersebut kini dijabat oleh I Ketut Eko Susila Artha Permana. Birokrat asal Banjar Badingkayu, Desa Pengeragoan, Pekutatan ini sebelumnya telah menduduki sejumlah jabatan di berbagai OPD. Terakhir ia menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jembrana.

Pejabat yang aktif sebagai pengurus dan memimpin sejumlah organisasi social dan olah raga ini secara resmi dilantik menjadi Kadis Kominfo oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Senin (13/3). Bahkan ia dilantik seorang diri. Kini mantan Camat Pekutatan ini diminta menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang belum tuntas di Dinas Kominfo Kabupaten Jembrana. Usai melantik, Bupati I Nengah Tamba meminta pejabat yang kini tinggal di Banjar Peken Lelateng ini untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana yang pertama ini diminta berkordinasi terkait kegiatan yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Eko Susila yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdis) saat OPD ini masih bernama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Hubkominfo) ini, kini diminta mengkebut penyelesaian tunggakan kegiatan yang ada, "koordinasi dengan pejabat sebelumnya terkait apa yang masih tertinggal dan menjadi PR agar bisa cepat terselesaikan,"ujarnya.

Di era digital, Dinas Kominfo sebagai pengolah informasi dituntut harus mampu memainkan peran strategisnya dalam menyampaikan program-program pemerintah daerah secara baik kepada masyarakat. "Bisa dikatakan Dinas Kominfo ini adalah humasnya (corong informasi) Pemerintah Kabupaten Jembrana. Jadi harus bisa menyampaikan dengan baik program pemerintah. Selain itu keberadaan teknologi yang terus berkembang dan maju juga harus bisa diikuti dan diimplementasikan terutama terkait digitalisasi," ucapnya.

Politisi asal Desa Kaliakah Negara ini mengingatkan agar Eko Susila setelah dilantik, bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh untuk Jembrana. "Tunjukkan secara maksimal kemampuan dan integritas dalam bekerja untuk bersama-sama mewujudkan Jembrana emas 2026," ujarnya. Setelah dilantik sebagai Kadis Kominfo definitive, ASN yang dipercaya sebagai Pelakasana Tugas (Plt) Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Jembrana ini juga masih tetap memimpin satuan kerja asalnya sebagai Plt. Kepala Badan Kesbangpol Jembrana.

wartawan
PAM
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.