Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kado Istimewa Jelang HUT ke-385 Kota Amlapura, Pemkab Karangasem Kembali Raih Opini WTP dari BPK-RI

penghargaan WTP
Bali Tribune / PENGHARGAAN - Bupati Karangasem, i Gusti Putu Parwata saat menerima penghargaan WTP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali

balitribune.co.id | Amlapura - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-385 Kota Amlapura, Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima kado istimewa berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Predikat bergengsi ini merupakan hasil dari komitmen kuat Pemkab Karangasem dalam melakukan reformasi birokrasi serta pembenahan tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel di bawah kepemimpinan Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata dan Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa.

Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dan diterima Bupati Karangasem didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Wayan Suastika, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK-RI atas opini WTP ini. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sesuai prinsip good governance,” ujar Bupati I Gusti Putu Parwata.

Dia menegaskan bahwa opini WTP ini bukan hanya simbol penghargaan, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Karangasem dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel. Menurutnya, raihan ini merupakan hasil dari proses panjang dalam membangun sistem keuangan daerah yang tertib dan sesuai regulasi.

“WTP ini adalah amanah yang harus terus kami jaga. Saya tegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2024, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Bupati juga menginstruksikan seluruh aparatur Pemkab Karangasem agar terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Ia juga berharap peran aktif dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) semakin ditingkatkan dalam mengawal pelaksanaan program daerah.

“Saya berharap APIP dapat terus bersinergi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, demi mewujudkan Karangasem Agung, Gemah Ripah Loh Jinawi,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, turut memberikan apresiasi kepada Pemkab Karangasem dan DPRD Kabupaten Karangasem atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat waktu dan akuntabel.

“Terima kasih atas komitmen dan kerja sama yang baik dari Pemkab Karangasem dalam penyampaian LKPD. Kami berharap, ke depan kualitas pengelolaan keuangan daerah terus ditingkatkan, termasuk menindaklanjuti catatan yang masih perlu penyempurnaan,” ujarnya.

Opini WTP ini menjadi bukti nyata atas sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta seluruh jajaran birokrasi di Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

wartawan
AGS
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.