Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kado Istimewa Jelang HUT ke-386 Kota Amlapura, Karangasem Kembali Raih Opini WTP

WTP
Bali Tribune / Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata menerima opini WTP LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026)

balitribune.co.id | Amlapura - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-386 Kota Amlapura, Pemerintah Kabupaten Karangasem kembali menerima kado istimewa berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.

Opini WTP diterima Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026). Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karangasem I Wayan Suastika dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta.

Prosesi penyerahan diawali dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh kepala daerah se-Bali bersama jajaran BPK RI sebagai bentuk resmi penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini WTP yang kembali diraih Karangasem menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI menegaskan bahwa hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak semata-mata bertujuan memberikan opini atas laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, capaian pemerintah daerah di Bali patut diapresiasi. Seluruh pemerintah daerah di Bali berhasil mempertahankan opini WTP secara konsisten hingga 13 kali berturut-turut sejak tahun 2013. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali beserta pemerintah kabupaten/kota juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena berhasil memenuhi target mandatory spending, khususnya pada sektor pendidikan yang realisasinya telah melampaui 30 persen dari total belanja daerah.

Menanggapi capaian opini WTP yang kembali diraih, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja secara profesional dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola anggaran pembangunan secara transparan dan akuntabel.

“Opini WTP menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang terpenting bukan hanya mempertahankan opini, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Karangasem,” tegas Bupati Gus Par.

Capaian ini sekaligus menjadi hadiah istimewa menjelang HUT ke-386 Kota Amlapura dan memperkuat optimisme Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Karangasem.

wartawan
AGS
Category

Puluhan Pohon di Denpasar Dipasangi Barcode

balitribune.co.id I Denpasar - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar terus mendorong edukasi lingkungan melalui inovasi digital. Salah satunya dengan memasang barcode atau QR Code pada pohon-pohon yang berada di ruang terbuka hijau (RTH), sehingga masyarakat dapat mengakses informasi lengkap mengenai setiap pohon hanya dengan memindainya menggunakan telepon pintar.

Baca Selengkapnya icon click

Sambut HUT RI ke-81, Pemkab Buleleng Bagikan 15 Ribu Bendera

balitribune.co.id I Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menggencarkan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan tersebut ditandai dengan pembagian ribuan bendera kepada masyarakat oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Sekretaris Daerah Gede Suyasa di kawasan Titik Nol Singaraja, Selasa (28/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ribuan Botol Miras Berpita Cukai Palsu Disita di Bali, Negara Selamatkan Potensi Kerugian Rp2,14 Miliar

balitribune.co.id I Badung - Sinergi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berhasil menggagalkan peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau minuman keras (miras) ilegal yang diduga menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas menyita sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA dengan nilai barang mencapai Rp12,55 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Pamedek Iringi Pacepukan Patapakan di Catus Pata Gianyar, Arus Lalu Lintas Sempat Lumpuh

balitribune.co.id I Gianyar - Ribuan pamedek menyemut di areal Catus Pata Kota Gianyar, mengiringi prosesi sakral 'pamendak agung' dan 'pacepukan patapakan barong' dalam rangkaian piodalan di Pura Dalem Serongga, Gianyar. Banyaknya warga yang mengikuti prosesi ini sempat membuat arus lalu lintas di Kota Gianyar lumpuh, Selasa (28/7/2026) pagi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemilihan Bendesa Adat Pejarakan Gunakan Sistem Voting, Wayan Sudana Raih Suara Terbanyak

balitribune.co.id I Singaraja - Proses pemilihan Bendesa Adat (Kelian Desa Adat) Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, masa ayahan 2026–2031 berlangsung lancar dan kondusif meski menggunakan mekanisme pemungutan suara langsung (pasuaran krama). Mekanisme tersebut dipilih berdasarkan aspirasi mayoritas krama desa, meski sebelumnya terdapat pedoman dari Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.