Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kalapas Fikri Sebut WBP Mesti Mampu Implementasikan “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”

Bali Tribune / Kalapas Kelas IIA Kerobokan Fikri Jaya Soebing, A.Md.I.P., SH., MH.
balitribune.co.id | Denpasar - Berbagai kegiatan digelar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan Bali, dalam merayakan Kemerdekaan RI ke-77, seperti, lomba tenis meja, gaplek, lomba, tarik tambang, tangkap belut, terompah, bulu tangkis, tarik tambang. Seluruh kegiatan lomba diikuti oleh warga binaan Lapas Kerobokan. 
 
Upacara detik- detik hari kemerdekaan RI ke 77 dilaksanakan Lapas Kerobokan Bali yang dirangkai dengan berbagai perlombaan ini berlangsung di lapangan l Gusti Ngurah Rai Lapas Kerobokan, Rabu (17/8). Upacara dipimpin oleh Kalapas Kelas IIA Kerobokan Fikri Jaya Soebing, A.Md.I.P., SH., MH.
 
Perayaan kemerdekaan tahun ini mengambil tema “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”, berlangsung dengan hikmat dengan dirangkai penyerahan hadiah bagi pemenang lomba yang digelar sebelum upacara detik- detik proklamasi kemerdekaan RI ke 77.
 
Kalapas Fikri mengatakan usia upacara bendera, digelar lomba-lomba dalam mempererat silaturahmi, sekaligus memberikan udara bebas alias remisi dalam momentum HUT ke-77 dan diharapkan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mampu mengimplementasikan tema “Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”.
 
Selanjutnya, dihari yang sama dalam momentum HUT ke-74 RI,  dilanjutkan dengan upacara pemberian remisi terhadap WBP oleh unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).
 
Ia juga katakan, pihaknya mengusulkan 424 WBP untuk mendapatkan Remisi Khusus (RK) I dan RK II, dimana untuk RK II yang langsung bebas ada 16 orang dan sisanya RK I menyusul.
 
“Pemberian  remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat adminitrasi dan syarat lainnya seperti taat mengikuti pembinaan,” tuturnya.
 
Sementara itu di hari yang sama Gubernur Bali, Wayan Koster didampingi Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Gun Gun Gunawan menyerahkan Remisi Umum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Provinsi Bali.
 
Pemberian Remisi tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung serta Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
 
Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 168.916 orang pidana di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 166.191 orang pidana mendapatkan remisi umum I dan 2.725 orang pidana mendapatkan remisi umum II atau bebas.
 
Diberikannya remisi tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada WBP, yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik, serta telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 
wartawan
ARW
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.