Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai Financial Advisor

Bali Tribune / ILUSTRASI (ist)

Penulis: Epsilon Noviastuti

balitribune.co.id | Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun ini diharapkan dapat memberi manfaat yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, Ditjen Perbendahaaan (DJPb) melaksanakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan struktur organisasi, pemanfaatan digitalisasi dan penyederhanaan proses bisnis dalam pengelolaan keuangan negara.

Organisasi yang responsif dan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan sangat diperlukan. Selajan dengan hal tersebut, DJPb telah menetapkan standardisasi kegiatan kantor vertikal dalam rangka penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN bukan hanya treasurer, namun juga sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA). Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti arahan Dirjen Perbendaharaan dan pimpinan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kepdirjen tersebut mengatur tentang kelembagaan shadow organization pada KPPN meliputi struktur dan keanggotaan tim kerja, tugas dan output tim kerja, serta tata kerja Shadow Organization serta implementasiinya mulai awal tahun 2023. Melalui kelembagaan shadow organization tersebut, KPPN diharapkan tidak hanya menjadi pengelola perbendaharaan yang tradisional, namun juga dapat menganalisis keuangan negara dan mampu berperan sebagai intellectual fiscal leader, Regional Chief Economist dan Financial Advisor.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai Financial Advisor, KPPN diharapkan tidak hanya memberikan solusi saat satker menyampaikan permasalahannya, akan tetapi harus mampu menjadi penyuluh, pembina dan pemberi masukan/pertimbangan kepada mitra kerja baik central government, local government dan special mission. Kantor Pusat telah menetapkan Framework Financial Advisor sebagai acuan KPPN dalam melaksanakan peran sebagai Financial Advisor di daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika organisasi, Dirjen Perbendaharaan menetapkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Dalam ketentuan tersebut, struktur organisasi KPPN terdiri dari Chief of Treasury and Financial Advisor (COTF), Operating Divison (Op Div), Operational Treasury Division (OT Div), Financial Advisor Division (FA Div), dan Internal Control Officer (IC Officer).

Hal ini juga sejalan dengan adanya hubungan antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undangundang tersebut, Pemerintah Pusat mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pengelolaan transfer dan pemberian kewenangan untuk pembiayaan daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Agar peran KPPN sebagai Financial Advisor berjalan dengan baik, telah dirumuskan Financial Advisor Framework sesuai Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-3369/PB.1/2023 tanggal 12 Oktober 2023 hal Penyampaian Framework Financial Advisor pada Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam framework tersebut dijelaskan secara rinci pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN sebagai Financial Advisor meliputi Central Government Advisory, Local Government Advisory, dan Special Mission Advisory.

Berdasarkan kondisi dan pemantauan yang telah dilakukan, saat ini pelaksanaan tugas KPPN sebagai Financial Advisor memerlukan beberapa strategi. Strategi yang dapat dilaksanakan oleh KPPN meliputi strategi untuk internal dan eksternal. Strategi internal meliputi peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan kesempatan dan/atau mewajibkan pegawai untuk mengikuti e-learning untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagai financial advisor dan meningkatkan koordinasi internal terkait framework financial advisor.

Adapun strategi dengan pihak eksternal meliputi edukasi dan Supervisi kepada Satker K/L dan pemda secara terstruktur/terjadwal, meningkatkan sinergi eksternal dengan Pemda baik dengan menyelenggarakan kegiatan sejenis sosialisasi dan FGD dalam upaya percepatan penyaluran TKD dan pengelolaan keuangan serta kajian dampak TKD terhadap kesejahteraan masyarakat, menjadikan KPPN sebagai benchmark pengelolaan keuangan dan dengan demikian pengelolaan keuangan daerah dapat meniru polapola/sistem kerja yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara baik dalam penggunaan teknologi maupun pengaturan pelaksanaan anggaran serta. Mengoptimalkan peran komunikasi dan media sosial dalam mendukung peran KPPN sebagai financial advisor.

wartawan
Epsilon Noviastuti
Category

7 Skill yang Bikin CV Kamu Lebih Menonjol di Mata Rekruter Loker Bali

balitribune.co.id | CV adalah aspek pertama yang membuka kesempatan untuk dipanggil ke tahap seleksi berikutnya. Namun, karena banyaknya pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan serupa, skill atau keterampilan yang kamu tampilkan bisa menjadi faktor pembeda utama.  Sebab, dewasa ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang ditawarkan acap dianggap lebih menarik.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Satria Tinjau Proses Pemilahan Sampah Anorganik Menjadi RDF

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra meninjau pelaksanaan pemilahan sampah anorganik menjadi RDF bertempat di TOSS Center Karangdadi Kusamba, Senin (5/5). Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Klungkung I Nyoman Sidang, dan Direktur PT Cahaya Terang Bumi Lestari (CTBL) Putu Ivan Yunatana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanpa Dana APBD, Pemerintah Bangli Pastikan HUT Tetap Meriah

balitribune.co.id | Bangli - Dampak kebijakan efisiensi anggaran rupanya berpengaruh terhadap pelaksanaan perayaan Hari Jadi (HUT) Kota Bangli ke-821. Berkaca dari peryaan HUT Kota Bangli tahun sebelumnya, rangkaian perayaan bisa dilaksanakan selama hampir sebulan penuh maka untuk tahun ini hanya berlangsung selama 8 hari. Adapun anggaran untuk perayaan HUT sebesar Rp 1,5 miliar yang bersumber dari sumbangan sukarela dan pihak ketiga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Hadapi Persaingan Toko Modern, Warung Lokal Didorong Naik Kelas

balitribune.co.id | Negara - Sebagai garda terdepan perekonomian masyarakat, UMKM memiliki peran strategis. Berbagai upaya kini terus dilakukan untuk mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jembrana. Salah satunya warung lokal yang kini menjadi perhatian serius, tidak hanya oleh pemerintah, namun juga sektor swasta.

Baca Selengkapnya icon click

Terlibat Hutang, Kandel Mundur dari Anggota DPRD Gianyar

balitribune.co.id | Gianyar - Setelah lama tersangkut masalah hutang hingga jarang ngantor, Anggota DPRD Gianyar  I Nyoman Kandel pilih mengundurkan diri. Tidak hanya itu, Kandel juga mundur sebagai Ketua PAC PDIP Gianyar. Surat pengunduran diri ini sudah disampaikan ke DPC PDIP Gianyar pun kini sudah diteruskan ke DPP melalui DPD PDIP Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.