Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kapal Perang Siap Tempur, KRI Fatahilah 361 dan KRI Lainnya Lakukan Pengamanan KTT G20

Bali Tribune/SANDAR - KRI Fatahilah 361 sandar di Dermaga Cruise Tanah Ampo, Manggis, Karangasem.


balitribune.co.id | AmlapuraUntuk tugas Pengamanan (Pam) VVIP Presidensi G20 di Nusa Dua Bali yang akan berlangsung dari Tanggal 15 hingga 17 Nopember mendatang, TNI AL menerjunkan 3000 personil gabungan dari Koarmada I, II dan III serta Pasmar, dengan 12 KRI, 3 Unit Helikopter Panther dan 2 Unit Helikopter Bell.
 
KRI Fatahilah 361 salah satu kapal perang yang ikut terlibat dalam pengamanan VVIP KTT G20. KRI Fatahilah 361 sendiri merupakan jenis kapal Corvet atau kapal perusak yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut dengan awak kapal 82 orang, berat 1.450 ton, Panjang: 83,85 meter, Lebar: 11,10 meter, Draft 3,30 meter dengan tenaga penggerak 2 shaft, masing-masing 8.000 BHP, dimana kecepatannya bisa mencapai 21 Knot.
 
Kapal buatan Wilton-Fijenoord, Schiedam, Belanda pada 1979 ini sudah banyak mengalami Ugrade teknologi dan persenjataan sehingga bisa dikatakan daya tempur kapal jenis perusak ini sudah sama dengan kapal modern dengan Command Management System. Persenjataan modern yang diopeasikan di KRI Fatahilah 361 diantaranya Radar Decca AC 1229, Surface Search, dan sinyal DA 05 serta alat Pemantau Tembakan Sinyal.
 
Komandan Kapal KRI Fatahilah 361, Letnan Kolonel Laut Wirasetya Haprabu, kepada awak media saat sandar di Dermaga Cruise Tanah Ampo, manggis, Karangasem, Rabu (9/11/2022) menyampaikan, KRI Fatahillah bersama KRI lainnya akan bertugas mengamankan wilayah perairan Bali hingga dua hari setelah berakhirnya KTT G20 di Nusa Dua Bali.
 
KRI Fatahillah akan memantau dan mengawasi aktifitas seluruh kapal yang melintasi jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Kami akan mengawasi ALKI II, yang berada di dekat perairan Karangasem, dimana jalur pada ALKI II ini merupakan jalur yang cukup padat karena jalur ALKI ini difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya, tegas Haprabu.
 
Kaitan dengan pengamanan ini, setiap kapal yang mamsuk ke jalur ALKI akan dilakukan Healing atau terus dimintai informasi terkait tujuan dan lain sebagainya. Kita akan nyatakan Security, atau kita sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka KTT G20, sebutnya.
 
Pengawasan ekstra ketat akan dilakukan di jalur ALKI II. Dikatakannya ada aturan terkait Lintas ALKI,  dimana kapal-kapal yang melintas di jalur ALKI II tersebut harus tetap berada di jalur dan tidak boleh keluar dari jalur. Jadi sepanjang mereka (kapal-kapal yang melintas di ALKI II,red) mentaati aturan Unclos kami tidak akan melakukan pembatasan-pembatasan lainnya, tandasnya.
 
Ia menyebutkan aturan ALKI sesuai Unclos yakni kanan 25 Nautical Mile dan kiri 25 Nautical Mile. Jadi kalau ada kapal yang melanggar itu dan menerobos aturan tanpa informasi yang jelas, itulah yang diwaspadai dan berpotensi sebagai ancaman karena patut dipertanyakan maksud, tujuan dan kepentingannya. 
wartawan
AGS
Category

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.