Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kapolri, Panglima TNI dan Menhub Sidak Pelabuhan Gilimanuk

Bali Tribune / MENGECEK - Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jendral TNI Agus Subiyanto serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turun langsung mengecek arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

balitribune.co.id | NegaraArus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk menjadi perhatian nasional. Berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi gangguang kelancaran dan keamanan masa angkutan Lebaran tahun 2024 ini. Bahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jendral TNI Agus Subiyanto serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kamis (4/4) mengecek langsung kesiapan mudik di pelabuhan ujung barat pulau dewata ini.

Kedatangan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jendral TNI Agus Subiyanto serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini bahkan maju sehari dari agenda yang dijadwalkan sebelumnya pada Jumat (4/4). Rombongan Kapolri, Panglima TNI dan Menhub ini menggunakan empat helicopter. Setelah mendarat di Lapangan Gilimanuk, rombongan langsung menuju Posko Terpadu di ruang VVIP PT ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

Setelah melakukan tatap muka dan memberikan arahan kepada jajaran pemerintah daerah, jajaran kepolisian dan TNI serta instansi terkait lainnya yang terlibat dalam pengamanan arus mudik, Kapolri, Panglima TNI dan Menhub mengecek langsung kondisi arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Bahkan sempat berbincang langsung dengan sejumlah pemudik sepeda motor yang tengah antre untuk menyeberangan menuju pulau Jawa serta membagikan bingkisan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan masyarakat sudah mengikuti anjuran untuk mudik lebih awal. Dari para pemudik yang antre tersebut diketahui pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari antrian yang semakin padat menjelang hari Lebaran. "Kita sempat berbincang-bincang dengan beberapa pemudik yang bekerja di perusahaan swasta dan UMKM. Mereka sudah kembali lebih dahulu, Secara umum, masyarakat mengikuti anjuran untuk mudik lebih cepat. Hal ini tentu bagus untuk mengurangi potensi puncak arus mudik," imbuhnya.

Dikatakannya berbagai upaya telah dilakukan untuk mempersiapkan arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk. Langkah-langkah antisipasi tersebut seperti menambah armada kapal di lintas penyeberangan selat Bali, penambahan kapasitas dermaga, pendalaman di dermaga LCM dengan pengerukan sedimen pasir untuk memudahkan kapal sandar, dan penyediaan kantong-kantong parkir untuk mengurai antrian, juga telah berkoordinasi dengan BMKG terkait cuaca ekstrem di Selat Bali. 

Pihaknya meminta koordinasi dengan BMKG untuk memastikan kesiapan peralatan dan keselamatan penumpang selama di kapal."Selat Bali ini memang rawan cuaca ekstrem, sehingga kita akan selalu pantau,” ujarnya. Pihaknya juga menyebut arus pemudik tahun ini juga diprediksi meningkat, “Potensi arus mudik dan balik sesuai survei memprediksi ada peningkatan. Sistem penjualan tiket ferizy online juga diharapkan dapat mencegah penjualan tiket secara liar dan membantu masyarakat," imbuhnya.

Pihaknya dibantu oleh jajaran TNI untuk mengantisipasi kerawanan kriminalitas selama arus mudik. Personil ditempatkan di area beristirahat pemudik, tempat penjualan tiket, dan pos pelayanan. Selain itu Masyarakat yang mudik juga diminta melapor ke apparat keamanan setempat sebelum meninggalkan rumah untuk mudik,  "masyarakat yang meninggalkan rumahnya dalam waktu lama diimbau untuk melapor kepada kepolisian terdekat. Barang berharga atau rumah dapat dititipkan untuk menjadi rute patroli," tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.