Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Karangasem Raih Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman, RSUD Sabet Predikat Sangat Baik

Ombudsman
Bali Tribune / PENILAIAN - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menerima hasil penilaian Ombudsman RI

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem torehkan capaian membanggakan dalam tata kelola pelayanan publik dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Hasil penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, dalam kegiatan yang berlangsung di Wantilan Sabha Prakerti Pemkab Karangasem, Kamis (5/2/2026).

Hasil penilaian tersebut diterima langsung oleh Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata yang didampingi Sekretaris Daerah I Ketut Sedana Merta. Dalam penilaian tersebut, Ombudsman melakukan evaluasi terhadap standar kepatuhan pelayanan publik serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah daerah

Di Kabupaten Karangasem terdapat tiga perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian, yakni RSUD Kabupaten Karangasem, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, serta Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem.

Dari hasil penilaian tersebut, RSUD Kabupaten Karangasem memperoleh predikat sangat baik, sementara dua perangkat daerah lainnya juga menunjukkan capaian yang baik sehingga secara keseluruhan menempatkan Kabupaten Karangasem dalam klasifikasi Opini Kualitas Tinggi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Karangasem atas hasil yang dicapai. Ia berharap kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sehingga pada penilaian berikutnya Karangasem mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut.

Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menegaskan bahwa penilaian dari Ombudsman menjadi cerminan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara profesional, transparan, serta cepat dan tepat.

“Perubahan tidak cukup dengan slogan. Perubahan harus nyata, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Karangasem berkomitmen untuk terus memperkuat standar operasional pelayanan, meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur, memperluas pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik, serta memperkuat pengawasan internal guna mencegah praktik maladministrasi.

Bupati Gus Par juga menambahkan bahwa berbagai evaluasi yang diberikan akan menjadi bahan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

wartawan
AGS
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.