BALI TRIBUNE - Bertepatan dengan Rahina Soma Wage Medangsia, dilaksanakan Karya Diksa/Pariksa Ida Bagus Nyoman Bajra beserta Istri Ida Ayu Ayu Sukningsih di Griya Budha Saraswati Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Senin (18/6).
Acara tersebut dihadiri Ida Dalem Semara Putra, Ketua Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Klungkung (PHDI) Putu Suarta, Senator DPD RI I G.N. Arya Wedakarna serta disaksikan para sulinggih lan Nabe-Calon Guru.
Ketua Prawartaka Karya, Tjokorda Gde Agung Sudarma Putra mengatakan, rangkaian upacara ini telah dimulai sejak tanggal 25 Maret 2018 lalu dengan kegiatan ngewantenang dharma wacana dilanjutkan nganyut malaning angga pada tanggal 13 Juni 2018, kemudian nunas penugrahan ring Betara Mrajan-Betara, Nyukat genah, Nanceb sanggar tawang lan sanggar guru karma, nawasen karya, nahur kekuluh, mapinton, nyeda raga dan puncaknya di Rahina Redite Manis Merakih tanggal 15 Juli 2018 mendatang.
Sambutan Pjs, Bupati Klungkung I Wayan Sugiada SH, MH yang dibacakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Klungkung I Wayan Winata menyampaikan beberapa persiapan calon seorang sulinggih yang harus dituruti antara lain harus menyiapkan diri lahir dan batin, mangda prasida ngelaksanayang lan ngamban swadharmaning kawikon utawi kebrahmanan nyane mewastu ngewatuang kedegdegan, kesukertaan jagat lan sedaging nyan kapungkur wekas.”Semoga Upacara Padiksaan ini bisa berjalan antar lan labda karya,” harapnya.
Ketua Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Klungkung (PHDI) Putu Suarta menyampaikan Diksa Pariksa PHDI Kota/Kabupaten itu dilakukan dengan sistem ujian. Calon sulinggih diuji oleh pengurus PHDI atau yang ditunjuk. Calon sulinggih mendapat pertanyaan yang harus dijawab dan kemudian diberi nilai. Setelah semua pertanyaan dijawab, PHDI kemudian mengumpulkan nilai.
Diksa Pariksa yang dilakukan PHDI adalah dalam arti yang sebenarnya, memeriksa kelengkapan diksa dalam hal administrasi. Misalnya, apakah sudah ada keterangan dari kepolisian bahwa calon diksita tak pernah melakukan tindak pidana, apakah ada surat keterangan sehat, apakah pemberitahuan ke lembaga-lembaga adat dan agama sudah dilakukan. “Jadi hanya sebatas administrasi dan kemudian jika itu sudah lengkap, PHDI memberikan rekomendasi bahwa pelaksanaan dwijati bisa dilakukan,” ujarnya.
