Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Karyasa Adnyana: Kami Bukan Komunis!

Bali Tribune/ ORASI - Sejumlah kader DPC PDIP Buleleng berorasi di depan Mapolres Buleleng menyampaikan desakan agar Polri mengusut tuntas aksi pembakaran bendera PDIP di Jakarta.
Balitribune.co.id | Singaraja - Peristiwa pembakaran bendera partai PDI Perjuangan di Jakarta saat aksi menolak RUU HIP beberapa waktu lalu, memantik amarah kader partai moncong putih itu di sejumlah daerah. Secara serentak mereka beramai-ramai mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. 
 
Termasuk kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri di Buleleng, Senin (29/6) melapor ke Polres Buleleng. Namun sebelumnya, puluhan kader DPC PDIP Buleleng membentangkan spanduk sembari melakukan orasi  di depan Mapolres Buleleng dipimpin Sekertaris DPC PDIP Buleleng, Gede Supriatna. Mereka mengutuk dan meminta polisi mengusut tuntas para pelaku dan dalang pembakaran bendera PDIP. 
 
"Hari ini kami  menyampaikan laporan ke Polres Buleleng sesuai arahan Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri untuk menempuh jalur hukum," ucap Ketua DPC PDIP Buleleng Putu Agus Suradnyana Senin (29/6). 
 
Pihaknya mendesak institusi Polri mengusut tuntas kasus pembakaran bendera partai PDIP termasuk dalangnya. Agus Suradnyana mengaku, tak banyak membawa massa karena mengikuti protokol kesehatan Covid-19.
 
"Kami tidak kerahkan massa banyak demi ketertiban masyarakat umum. Kader dari ranting sampai pusat tegas mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus ini," katanya.
 
Sementara itu Departemen Bapilu DPP Pusat PDIP I Ketut Kariyasa Adnyana yang ikut hadir bersama kuasa hukum, Ketut Suarta mengatakan, PDIP Buleleng bersama struktur partai menyampaikan aspiransi ke Polres Buleleng soal kasus pambakaran bendera PDIP dan fitnah yang menyebut partai PDIP sama dengan komunis. 
 
"Kami sudah lama menjadi kader partai dan PDIP sudah menetapkan bahwa ideologi kami adalah pancasila. Sangat tidak mungkin kami komunis," ujarnya.
 
Kariyasa Adnyana menuding,kasus dibakarnya bendera PDIP merupakan misi khusus untuk membuat suasana keruh ditengah kondisi bangsa yang saat ini sedang melawan pandemi Covid-19. Karena itu ia mendesak  kepolisian agar mengusut kasus ini agar tidak ada terjadi gesekan di masyarakat.
 
"Kami harap polisi tidak hanya menangkap pelaku tapi juga mengusut dalangnya. Karena saat kejadian tersebut ada bendera PKI. Kami di kader partai tetap dengan ideologi Pancasila dan tidak ada yang ingin menggantinya," tandasnya.    
 
Dikonfirmasi laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Vicky Tri Haryanto menyatakan, pihaknya sudah menerima laporan pembakaran bendera partai oleh DPC PDIP Buleleng. Hanya saja karena lokusnya ada di Jakarta proses tetap dilakukan berkoordinasi dengan Polda Bali untuk diteruskan ke Mabes Polri. 
 
"Intinya laporan kader PDIP Buleleng ke Polres merupakan  bentuk dukungan terhadap laporan yang sama oleh DPP PDIP di Jakarta," ucapnya. 
wartawan
Chairil Anwar
Category

Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Tutup Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM di Kecamatan Denpasar Utara

balitribune.co.id | Denpasar - Sekretaris 1 TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, secara resmi menutup kegiatan Posyandu Paripurna dan Posyandu 6 SPM bagi Ibu Hamil, Balita, dan Lansia yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Denpasar melalui DPMD Kota Denpasar, bertempat di Banjar Tangguntiti, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Rabu (22/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dugaan Pencemaran Nama Baik, Ipda Haris Budiyono Adukan Dua Media ke Dewan Pers

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, Emanuel Dewata Odja, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Ipda Haris Budiyono yang mengadukan dua media siber ke Dewan Pers. Langkah tersebut dinilai sebagai tindakan yang sangat tepat dan konstitusional bagi siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.

Baca Selengkapnya icon click

Kolaborasi BPJS Kesehatan dan KORPRI Memastikan Layanan JKN bagi ASN

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berkolaborasi dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk memastikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 6,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.