Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Bunuh Diri Tinggi, PKHI: Ada Apa Dengan Kesehatan Mental Masyarakat Bali?

pengurus DPD PKHI Bali
Bali Tribune / PENGUKUHAN - Ketua DPP Pusat Avifi Arka bersama Ketua DPD PKHI Bali AA Lanang Agung Ananda saat mengukuhkan tujuh kepengurus DPC se Bali bertempat di Puspem Badung, Rabu (30/7).

balitribune.co.id | Mangupura - Tingginya kasus "ulah pati" atau bunuh diri di Bali menjadi perhatian serius Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia atau yang disingkat dengan PKHI.

Para pengurus dan anggota PKHI yang ada di Bali bahkan siap ambil bagian dalam upaya pencegahan agar kasus bunuh diri tidak terus bertambah di Pulau Dewata.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PKHI, Ir. Avifi Arka, CHt., CI, pada acara pengukuhan tujuh pengurus DPC dan Rapat Kerja Daerah bertempat di Puspem Badung, Rabu (30/7).

Menurut Avifi Arka fenomena bunuh diri yang terjadi belakangan ini di Bali sudah menjadi perhatian nasional. Di tengah citra Bali sebagai surga wisata dunia, muncul ironi mendalam, tingginya kasus bunuh diri, khususnya di kalangan laki-laki.

"Tingginya kasus bunuh diri ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, ada apa dengan kesehatan mental masyarakat Bali?," ungkapnya.

Dengan didampingi Ketua DPD PKHI Provinsi Bali AA Lanang Agung Ananda (Lan Ananda), Avifi Arka menyatakan permasalahan bunuh diri ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun juga menjadi tanggung jawab bersama terutama pengurus dan anggota PKHI yang memang memiliki kemampuan dibidang mental dan kejiwaan.

"Ini sebagai  tantangan besar yang harus dijawab bersama. Tantangan bagi teman-teman PKHI, khususnya di Bali, untuk mewakafkan dirinya demi membantu masyarakat," kata Avifi Arka.

Bali sebagai daerah pariwisata yang terbuka bagi siapa saja yang datang tidak boleh masyarakatnya sampai bermental lemah. Oleh karena itu, Avifi Arka menyatakan pembangunan tidak cukup hanya sebatas pembangunan fisik, namun juga harus pembangunan mental.

Ia bahkan mencontohkan di Amerika Serikat, lokasi ikonik seperti Golden Gate Bridge dikenal sebagai tempat bunuh diri. Pemerintah setempat bahkan menyiapkan pagar tinggi dan papan informasi berisi nomor kontak bantuan. Namun yang paling penting adalah membangkitkan kesadaran masyarakat.

"Solusi jangka panjangnya tidak bisa sebatas pembangunan fisik saja, tapi soal mental juga," ucapnya.

Avifi Arka berharap dengan terbentuknya kepengurusan PKHI di tujuh kabupaten/kota di Bali bisa memberi solusi dalam mengatasi persoalan bunuh diri ini. Begitu juga persoalan lainnya, salah satunya permasalahan siswa SMP yang banyak belum bisa membaca di Bali.

“Hipnoterapi sangat efektif untuk membantu seseorang untuk menjadi lebih baik," tegasnya.

Yang jelas lanjut dia hipnoterapi saat ini telah diterapkan pada berbagai sektor, mulai dari pendidikan, atletik, hingga penanganan kasus berat seperti kanker.

Agar profesi ini memiliki payung hukum yang jelas PKHI saat ini tengah mendorong lahirnya regulasi khusus, seperti Permenkes.

Dengan adanya aturan tersebut maka praktisi akan lebih tenang dalam melayani masyarakat.

"Hipnotis ini bukan klenik. Selama ini banyak stigma keliru soal hipnotis, yang dianggap berbau mistis atau dikaitkan dengan hal-hal gaib. Padahal ini murni teknik ilmiah. Bahkan dDi Amerika sejak 1959, hipnoterapi sudah digunakan dalam proses hukum," jelasnya sembari menambahkan anggota PKHI di Indonesia saat ini sudah mencapai 15.000 anggota dan tersebar di 38 provinsi.

wartawan
ANA
Category

Badung Tetap Berharap Bisa Buang Sampah ke Bangli, Bupati: Wajar Minta Kompensasi

balitribune.co.id | Mangupura - Rencana Kabupaten Badung dan Kota Denpasar membuang sampahnya ke Bangli masih terus digodok bersama Pemprov Bali.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bahkan memberi signal kalau Pemkab Badung siap memberikan kompensasi ke Pemerintah Kabupaten Bangli asal sudah ada kesepakatan bersama baik antara gubernur Bali, Walikota Denpasar dan Badung sendiri.

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Pelanggaran Serius Hotel The Edge dan Mulia

balitribune.co.id | Denpasar - Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali membuka kembali tabir persoalan tata ruang dan perizinan hotel-hotel besar di Bali.  Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Bapemperda Lantai II, Gedung DPRD Bali, Selasa (6/1), dua hotel mewah di kawasan Badung, Hotel The Edge di Pecatu dan Hotel Mulia di Nusa Dua, menjadi sorotan tajam.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kasus Akasia, Puluhan Warga Berpakaian Adat Kawal Pemeriksaan Gung Kris di Polresta

balitribune.co.id | Denpasar - Polresta Denpasar didatangi puluhan warga pendukung Gung Kris pada Selasa (6/1), pukul 09.30 Wita untuk memberikan dukungan moral berkaitan dengan proses pemeriksaan kasus perselisihan malam tahun baru di Jalan Akasia yang berujung pada aksi penganiayaan dan penombakan.

Baca Selengkapnya icon click

Pujawali Pura Dhang Kahyangan Petitenget, Hingga 10 Januari Umat Tidak Diperkenakan Melaksanakan Upacara Atiwa-tiwa

balitribune.co.id | Mangupura - Pura Dhang Kahyangan Petitenget, Kerobokan, Kabupaten Badung, pada hari ini melaksanakan upacara Ngajum Ida Bhatara sebagai rangkaian awal menjelang Pujawali yang akan digelar pada Rabu (7/1/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Salurkan Kendaraan Pengangkut Sampah, BRI Dukung Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Gianyar

balitribune.co.id | Gianyar - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  Region 17/ Denpasar melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan berupa dua unit kendaraan pengangkut sampah kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Klarifikasi Kasus Anak Kembar: Anak Tidak Diculik, Penyelidikan Perkara Dihentikan

balitribune.co.id | Denpasar - Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal Australia, Paul Lionel La Fontaine dengan mantan istrinya, Adinda telah dihentikan oleh pihak kepolisian. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP) beromor: SPPP/106/XI/Res 1.24/2025/Samesknm 1 itu diterbitkan pada 17 November 2023, menyatakan bahwa penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.