Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Dugaan Pencabulan Sesama Jenis di Ponpes, Mematik Kecaman Sejumlah Pihak

Bali Tribune / Ist - Ilustrasi
balitribune.co.id | Negara - Adanya kasus dugaan pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur di salah satu pondok pesantren (Ponpes) di Jembrana mematik kecaman sejumlah pihak. Pihak ponpes dan sejumlah tokoh muslim di Jembrana mendorong agar dilakukan tindakan tegas dan tindaklanjut jangka panjang terhadap prilaku penyimpangan seksual tersebut. Pihak kepolisian juga kini tengah melakukan proses penyelidikan.
 
Kasus dugaaan pencabulan sesame jenis terhadap santri di salah satu pondok pesantren ini terungkap setelah pihak ponpes melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Rabu (17/3). Salah seroang tokoh ponpes, Wiwin Walid Firdaus dikonfirmasi Rabu (17/3) mengatakan berdasarkan laporan yang pihaknya terima dari pengurus ponpes, kejadian asusila tersebut terjadi Selasa (16/3) dini hari. Setelah mendapat laporan dari pihak pengurus ponpes, pihaknya langsung berkoordinasi dan melaporkannya melalui Babhin Kamtibmas setempat.
 
“Saya yang melapor. Kejadiannya Selasa dini hari. Berawal dari kecurigaan pengasuh, korban ada di kamar lain dan merasa ada yang memindahkan. Korban mengeluh sakit. Setelah diselidiki ternyata di salah satu kamar ada bekas robekan celana dan ada cairan sperma. Kecurigaan mengarah ke salah seorang yang sering datang ke pondok” ujarnya. Menurutnya terduga pelaku baru tiga bulan ke Bali dan merupakan adik salah seorang pengasuh. “Dari Sulawesi katanya mau kuliah dan cari kerja, memang sering ke pondok,” ujarnya.
 
Sedangkan menurutnya korban salah seorang santri berusia tujuh tahun. “Ini penyakit, kami berharap bisa ditindak tegas agar tidak menular. Untuk pengembangan apakah ada korban lain, kami persilahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Kami juga harus berbenah. Padahal pengawasan di pondok sudah sangat ketat” tandasnya. Sementara itu Kasatreskrim Polres Jembrana, AKP Yogie Paramagita menyatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan, “kami sudah panggil baik pelaku maupun korban untuk dimintai keterangannya” ujarnya.
 
Adanya kasus dugaan asusila di salah satu ponpes tersebut mematik kecaman dari sejumlah pihak. Ketua PC NU Jembrana, H.Arsyad menyesalkan sampai terjadinya kasus yang disebutnya amoral tersebut. “Ponpes itu kan membina mental, moral mental seseorang, ahlaknya agar jadi manusia cerdas, tapi sampai seperti itu berarti kasus sudah itu. Itu masalah moral,” ujarnya. Pihaknya pun mendorog pihak terkait untuk menindak lebih lanjut.“ Ini mencemarkan nama pondok sendiri dan menodai agama Islam,” tegasnya.
 
Begitupula dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhamadyah Jembrana, Edi Susilo. Pihaknya juga mendorong agar kasus ini ditangani dengan serius serta persoalan ini dicarikan solusi dan tindaklanjuti, “ini harus ada solusi dan tindaklanjut agar tidak jadi penyakit, solusi jangka panjang harus dipikirkan karena lama-lama ini menjadi penyakit. Pengawasan di ponpes juga harus ditingkatkan dan tidak boleh teledor,” jelasnya. Selain pihak internal pengelola ponpes, instansi terkait juga diminta agar melakukan kontrol ekstra terhadap keberadaan ponpes.
 
Sementara itu salah seorang Kepala Lingkungan di Kecamatan Negara menyatakan penghuni ponpes yang berada di wilayahnya ini bukanlah warga lokal termasuk juga terduga pelaku yang pencabulan sesame jenis yang dilaporkan tersebut, “informasinya orang luar Bali yang melakukannya. kami juga keberatan, apalagi sampai ada kasus seperti ini di wilayah kami. Selama ini tidak ada laporan ke kami terkait siapa yang datang dan keluar dari sana. Memang pengelola juga jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar,” ujar Kepala Lingkungan ini.
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Pemkot Denpasar Pangkas Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Penggunaan Kendaraan Dinas juga Dibatasi

balitribune.co.id I Denpasar - Pemkot Denpasar telah menetapkan kebijaksanaan  bekerja   dari  rumah  WFH bagi Aparatur Sipil Negara  (ASN)  setiap Jumat dalam sepekan. Kebijakan ini diambil  Pemerintah Kota  (Pemkot) Denpasar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, serta mendukung kebijakan pengelolaan pemanfaatan energi secara lebih bijak, efektif dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Mudah dan Praktis! Perpanjang SIM Sambil Servis Motor di Dealer Astra Motor Tabanan

balitribune.co.id | Tabanan – Astra Motor Tabanan kembali menghadirkan kemudahan layanan bagi masyarakat melalui program SIM Keliling (SIMLING) yang berlokasi di depan dealer Astra Motor Tabanan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C dengan lebih dekat, cepat, dan praktis.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

7 Hal yang Menentukan Harga AC di Pasaran

balitribune.co.id | Memilih AC yang tepat bukan hanya soal merek atau model, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi harga ac di pasaran. Saat ini, ada banyak pilihan AC dengan fitur dan teknologi berbeda. Karena itulah, memahami apa saja yang menentukan harga sebuah AC membantu Anda mengambil keputusan lebih bijak dan sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.