Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Dugaan Penyelewengan Bansos di Klungkung, Prakarsai Pertemuan, Wayan Baru Tuai Sanggahan

Bali Tribune/ Suasana rapat kerja anggota DPRD KLungkung terkait penyaluran Bansos di wilayah itu. Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPRD Klungkung, Jumat (15/3) kemarin.
Bali Tribune, Semarapura - Guna mengklarifikasi dugaan penyelewengan dana Bansos yang dialamatkan kepada dirinya, Ketua DPRD Klungkung, Wayan Baru menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan OPD dan tokoh masyarakat setempat. Sayangnya, bukannya pembelaaan, pertemuan itu justru berbuah sanggahan dan rasa heran.
 
Berlangsung di Gedung DPRD Klungkung, Jumat (15/3) kemarin, hadir dalam pertemuan itu, Sekda Putu Gde Winastra yang dalam hal ini mewakili Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.  
 
Selain itu, tampak hadir pula sejumlah pimpinan OPD setempat dan beberapa tokoh masyarakat di wilayah itu diantaranya adalah, Kadek Agus Mulyawan dan Nengah Sumerta.
 
Sementara anggota DPRD Klungkung yang hadir pada pertemuan itu hanyalah, 10 orang saja.
 
Saat membuka pertemuan itu, Wayan Baru dalam sambutannya lebih banyak memaparkan soal mekanisme penyaluran bantuan hibah Bansos ke masyarakat.
 
Uniknya, pemaparan Wayan Baru khususnya menyangkut dasar hukum penyaluran Bansos mendapat bantahan dari pihak eksekutif yang dalam hal ini disampaikan oleh, Sekda Klungkung Putu Gde Winastra. 
 
Menyikapi saling lempar kesalahan oleh pihak legislative dan eksekutif, salah seorang tokoh masyarakat Klungkung yang hadir dalam  pertemuan itupun menyampaikan tanggapannya.
 
“Saya juga merasa aneh dari tadi raker ini kesannya saling menyalahkan,”ucap Kadek Agus Mulyawan.
 
Ia juga mengaku kaget atas undangan untuk hadir pada pertemuan itu yang diterimanya, Kamis (14/3) lalu.
 
“Betul terkait hibah dan Bansos tapi kan saya bukan penerima Bansos, kalau terkait ini kan harusnya perangkat desa yang diundang, kalau saya sebagai apa dalam kaitan ini, kan tidak ada,Pak," selorohnya.
 
Meski demikian,atas bergulirnya dugaan penyelewengan dana Bansos ke ranah hukum, Kadek Agus berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini.
 
“Semua itu harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, semua pihak haruslah memegang teguh azas praduga tak bersalah,”ucap Kadek Agus.
 
Tokoh masyarakat lainnya yang hadir pada pertemuan kemarin, Nengah Sumerta dalam penyampaiannya berharap, pihak legislative lebih transparan menyikapi persoalan itu.
 
Iapun merasa heran,persoalan penyaluran Bansos dibahas oleh pihak legislative. Menurutnya, hal itu tidak erlu dibahas lagi mengingat permasalahan menyangkut hal itu telah bergulir ke ranah hukum.
 
“Saya sampai bangun pagi-pagi dari Singaraja berangkat jam setengah 5 pagi dan jam 8,20 Wita  sudah ada di Gedung Dewan. Namun rakernya malah molor,”ketusnya.
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.