Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Stunting Turun Signifikan, Ratusan Balita Dalam Pantauan

Bali Tribune / STUNTING - Nampak petugas dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem bersama Posyandu Desa Ababi melakukan penimbangan, pengukuran tinggi dan lingkar kepala serta pemberian makanan tambahan kepada Balita Stunting

balitribune.co.id | AmlapuraRibuan anak di Kabupaten Karangasem dibayangi ancaman stunting, berdasarkan data dari Dinas Sosial Karangasem, dalam tiga bulan terakhir ini jumlah kasus anak yang mengalami stunting di Karangasem mencapai 911 orang anak. Kendati demikian dibandingkan dengan kasus stunting beberapa tahun sebelumnya, upaya pencegahan dan penanganan stunting yang dilakukan oleh Pemkab Karangasem tergolong efektif dan cukup berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Bumi Lahar Karangasem.

Berdasarkan data prevalensi Stunting 3 tahun terakhir, pada tahuan 2018 jumlah kasus stunting di Karangasem mencapai 26.3 persen dari jumlah balita yang ditimbang. Kemudian pada tahun 2021, jumlah kasus stunting di Karangasem kembali menurun menjadi 22.9 persen, kemudian turun lagi menjadi 9.2 persen di Tahun 2022, dan berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh Bupati Karangasem, kasus stunting di Karangasem di Tahun 2023 kembali turun pada angka 6.4 persen dari jumlah balita yang ditimbang.

Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Karangasem, I Wayan Arsiawan, kepada Bali Tribune, Selasa (6/8) menyampaikan, prevalensi stunting di Karangasem jauh lebih rendah dari prevalensi stunting di Bali.

“Kabupaten Karangasem mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten dengan kasus stunting terendah nomor 11 di Indonesia,” ucap Arsiawan.

Bahkan tahun 2022 lalu, Kabupaten Karangasem juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur Bali sebagai kabupaten inspiratif dengan penurunan kasus stunting terbanyak yaitu 13.7 persen dari stunting tertinggi di Bali 22.9 persen.

Dari pantauan Bali Tribune, dalam upaya penurunan kasus stunting di Karangasem, selain Dinas Sosial, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem menjadi OPD paling aktif dalam upaya penurunan stunting. Dimana data penurunan dan pemantauan tumbuh kembang anak, tercatat dengan baik yang dibarengi dengan program kegiatran rumah pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) yakni dengan peemberian makanan tambahan kepada balita dengan kasus stunting.

“Jadi perkembangan balita yang mengalami stunting itu kita pantau terus. Data per-balita kita punya, jadi setiap bulan balita itu kita timbang apakah berat badannya naik, apakah tingginya naik dan kita ukur lingkar kepalanya. Dan ternyata program ini cukup berhasil dimana anak stunting itu berat badan dan tinggi badannya bertambah setiap bulannya,” tegas Catur Bagio, JF Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem, saat melakukan kegiatan timbang dan ukur tinggi badan anak stunting dan pemberian makanan tambahan B2SA kepada balita stunting di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem.

Di Desa Ababi sendiri lanjut Catur Bagio, jumlah anak yang mengalami Stunting sebanyak 45 orang, dimana satu diantaranya meninggal dunia. Sementara itu, selain kasus stunting, berdasarkan data dari Dinas Sosial Karangasem, jumlah kasus Gizi Buruk di Karangasem relatif rendah yakni sebanyak 16 kasus,  sementara kasus Gizi Kurang tercatat sebanyak 305 kasus. Sedangkan anak dengan risiko gizi lebih berjumlah 2.658 orang, dimana 227 dianataranya menderita obesitas.

wartawan
AGS
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.