Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Tanah di Jalan Fujiyama Utara Denpasar, Pemilik Sudah Kena Tipu, Malah Jadi Tersangka

Bali Tribune/ Linda Venstura
Balitribune.co.id | Denpasar - Linda Venstura seorang janda yang beralamat di Jalan Fujiyama Utara, Denpasar Utara, nasibnya sama seperti kata pepatah, “sudah jatuh ketimpa tangga pula”.
 
Betapa tidak! Linda sudah kena tipu dari para mafia tanah asal Surabaya dan Denpasar yang bekerjasama dengan Notaris Ni Wayan Widastri,SH, malah akan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik di Polda Bali pada Rabu (21/10/2020) nanti. 
 
Linda dilaporkan oleh Andre Agustinus Suwaji asal Surabaya terkait tindak pidana memasuki pekarangan yang ada bangunannya tanpa izin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.
 
“Awalnya, pada tahun 2019 saya pinjam uang Rp 3 miliar dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan. Saya tidak pernah menjual rumah dan tanah saya. Mana mungkin tanah dan  bangunan di atasnya dijual murah  hanya Rp 3 miliar saja. Sedangkan harga pasarannya ditaksir Rp 9 miliar” kata Linda Sabtu (17/10) lalu menjelaskan awal muasal perkara.  
 
Menurut Linda, pinjaman itu dikenakan bunga sebesar 5 persen per bulan. Selain itu juga masih dikenakan  potongan admin, komisi dan lain-lain sebesar 16 persen atau sebesar Rp 480 juta. Berikut potongan biaya untuk mendatangkan pendana yang ternyata dikemudian baru diketahui bernama Andre Agustinus Sujiwa dari Surabaya sebesar Rp 15 juta, dan potongan bunga pinjaman awal selama 2 bulan sebesar Rp 300 juta. 
 
“Jadi saya hanya menerima bersih Rp 2.205.000.000 dari total pinjaman Rp 3 miliar,”  jelas Linda Venstura.
 
Dikemudian, Andre Agustinus Suwaji melaporkan Linda ke Polda Bali. Pun Linda  ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 167 ayat (1) KUHP. Linda disangka dalam perkara tindak pidana memasuki pekarangan yang ada bangunannya tanpa izin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.
 
“Klien kami akan diperiksa sebagai tersangka pada Rabu (21/10) mendatang,” kata pengacara Linda Venstura, Ir. Nyoman Partana,SH.,MH dan I Wayan Baktiasa,SH.,MH., CLA., CU, Sabtu (17/10) lalu. 
 
Pengacara Linda menjelaskan bahwa kliennya saat ini masih menempati rumah dan tanah miliknya yang jadi jaminan dalam kasus pinjaman uang sebesar Rp 3 miliar itu. “Klien kami tidak pernah menjual rumah dan tanah kepada Andre Agustinus Suwaji,” terang pengacara Linda. 
 
Oleh sebab itu, sambung Nyoman Partana, Andre Agustinus Suwaji juga sudah dilaporkan ke Polda Bali terkait kasus penipuan. “Klien saya sudah buat laporan polisi pada 2 Juni 2020,” kata Partana tanpa menjelaskan perkembangan dari laporan tersebut. 
 
Menurut Nyoman Partana, kalau benar Andre Agustinus Suwaji sebagai pembeli, apa buktinya. Sedangkan dia  tidak pernah membayar atau mentranfer uang kepada Linda Venstura sebagai pemilik tanah dan bangunan. Andre, kata Nyoman Partana, juga tidak pernah ke lokasi untuk mengecek kondisi bangunan dan melihat tanah yang akan dibelinya. 
 
sAndre, kata Nyoman Partana lagi, baru muncul di kantor Notaris Ni Wayan Widastri,SH pada tanggal 1 Agustus 2019 dan di saat itu baru dia diperkenalkan oleh Asen kepada Linda Venstura yang juga baru pertama kali datang di kantor notaris. “Linda sebelumnya tidak pernah kenal dengan Andre,” jelas Partana. 
 
“Andre boleh saja mengaku telah membeli tanah dan rumah milik Linda Venstura tapi faktanya dia tidak pernah membayar atau mentransfer uang kepada Linda sebagai pemilik tanah dan bangunan di Jalan Fujiyama Utara,” tegas Nyoman Partana. 
 
Menurut Nyoman Partana, kliennya pada tanggal 1 Agustus 2019 juga baru untuk pertama kali datang ke kantor notaris atas permintaan Asen untuk menanda tangani dokumen pinjaman.
 
 “Nah ternyata Notaris Ni Wayan Widastri,SH sudah menyiapkan semua dokumen pinjaman dan Linda Venstura hanya disuruh tanda tangan saja tanpa dibacakan,” kata Partana menjelaskan. 
 
“Setelah saya tanda tangan dokumen barulah bersama dengan Asen ke Bank,” kata Linda. Sementara salinan dokumen pinjaman itu baru dia peroleh seminggu kemudian. “Dokumen itu ternyata akta jual beli,” kata Linda.    
 
Partana menjelaskan bahwa Notaris Ni Wayan Widastri juga sudah dilaporkan kepada  Kepala Kanwil Kemenkum HAM Bali dan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Denpasar pada 15 Juni 2020.
 
Terkait laporan itu, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Bali juga telah memeriksa notaris tersebut. Dalam Keputusan Majelis Pemeriksa yang diketuai oleh BF Harry Prastawa,SH, antara lain menyatakan bahwa Notaris Ni Wayan Widastri terbukti kurang cermat dan dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris. Itu sebab dia diberikan surat peringatan tertulis.  
 
Dengan demikian, tandas Nyoman Partana, sertifikat tanah milik kliennya yang dijaminkan dalam pinjaman tersebut dan kini sudah diproses balik nama di Kantor BPN Kota Denpasar atas nama Andre Agustinus Suwaji adalah cacat hukum. Karena, sertifikat tanah itu diberikan kepada Asen sebagai barang jaminan terkait pinjaman uang Rp 3 miliar, dan tidak untuk dijual. 
 
Pada bagian lain, Nyoman Partana meminta Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose, agar para mafia tanah di Bali diberantas tuntas. Pasalnya, banyak warga Bali yang buta hukum terjerat dalam jaringan para mafia tanah, seperti halnya Linda Venstrura. 
 
Menurut Nyoman Partana, Kapolda Bali pada Januari 2020 sudah  menyampaikan 10 Commander Wish. Salah satu poin penting diantaranya adalah memberantas para mafia tanah di Bali. “Karena itu saya berharap perintah Kapolda Bali dapat berjalan dengan baik dalam upaya membersihkan Bali dari para mafia tanah karena sangat meresahkan,” pinta Nyoman Partana.
wartawan
Hans Itta
Category

Lawan Mafia Tambang, Menhan Sjafrie: Ada yang Tampil Legal tapi Tindakannya Ilegal

balitribune.co.id | Bogor - Pemerintah memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik pertambangan ilegal yang menggerogoti kekayaan alam Indonesia. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), seluruh aktivitas tambang ilegal di berbagai wilayah Tanah Air akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Baca Selengkapnya icon click

Sambut Awal Tahun, Pasar Murah Kembali Digelar Artha Graha Peduli dan Discovery Kartika Plaza Hotel

balitribune.co.id | Kuta - Artha Graha Peduli (AGP) kembali menggelar Pasar Murah di awal tahun 2026, tepatnya pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial berkelanjutan AGP dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga daya beli di tengah dinamika harga pangan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jaga Stabilitas Organisasi, OJK Tunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan penunjukan Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta hari ini.

Baca Selengkapnya icon click

Ekspansi ke Pulau Dewata, Changan Resmikan Dealer Pertama di Bali via Top Motor

balitribune.co.id | Mangupura - Pabrikan mobil listrik asal Tiongkok, Changan Automobil memperluas penetrasi pasar di Indonesia dengan membuka oulet pertama  di pulau Dewata. Di Bali Produsen mobil yang telah tersebar lebih dari 130 negara dan memulai debut di Indonesia GJAW 2025 bernaung dibawah bendera Top Motor Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pentingnya Perlindungan, BPJAMSOSTEK Gianyar Bayarkan Klaim JKK Rp 32 Miliar

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bali Gianyar menggelontorkan Rp 32 miliar lebih untuk pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sepanjang tahun 2025 dengan jumlah klaim 5.030. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bali Gianyar, Venina mengungkapkan, pada periode Januari hingga Desember 2025, ada 5.030 yang mendapatkan klaim pembayaran JKK.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua Dewan Komisioner dan Dua Pejabat Tinggi OJK Mengundurkan Diri

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK), dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.