Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kaum Ibu di Era Digital

Bali Tribune / Putu Suasta - Alumnus UGM dan Cornel University
balitribune.co.id | Hari Ibu (Mother Day) 2021 kita peringati di tengah masa transisi pandemi. Secara objektif, sekarang  kita dapat mengklaim telah berhasil keluar dari masa krisis pandemi. Kasus-kasus infeksi telah menurun drastis dan kehidupan sudah mulai berjalan normal. Tribut terbesar atas keberhasilan tersebut layak kita persembahkan kepada semua perempuan yang menjalankan peran keibuan. 
 
Sekalipun kaum perempuan ditenggarai menjadi pihak paling rentan terhadap tekanan psikologis di masa pandemi, tetapi pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa kaum perempuan juga merupakan pihak paling kuat dan terdepan. Lihat saja data tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi, lebih dari 70 % adalah perempuan.
 
Di tingkat kehidupan keluarga, beban kerja kaum perempuan pasti meningkat selama pandemi baik perempuan yang hanya berperan sebagai ibu rumah tangga maupun yang berperan ganda (ibu rumah tangga sekaligus pekerja). Perempuan pekerja niscaya harus membagi perhatian antara pekerjaan kantor yang diselesaikan di rumah (WFH) dengan tanggungjawab mengurus keluarga. Perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga mendapat pekerjaan tambahan: membantu anak belajar secara daring dan tak jarang harus menggantikan peran guru terutama disaat anak kesulitan menyimak penjelasan-penjelasan secara online. Di samping itu, tak sedikit wanita juga harus mencari berbagai siasat agar kehidupan keluarga tetap harmonis di tengah penurunan pemasukan ekonomi, berusaha sedemikian rupa agar tidak muncul ketegangan-ketengan di tengah keluarga karena kebosanan berdiam diri di rumah dan berbagai beban tambahan lain yang mesti ditanggung kaum Ibu selama masa penademi.
 
Sulit membayangkan bagaimana jadinya situasi kita di masa krisis pandemi tanpa kehadiran para Ibu yang tangguh. Maka pengalaman selama masa pandemi membuat kita sadar bahwa perempuan merupakan mahluk multi-tasking dalam menjalankan peran keibuannnya. Karena itu, semakin tidak relevan membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan dan pembangunan.
 
Jika kita menilik sejarah Hari Ibu yang ditetapkan Presiden Soekarno melalui Dekrit pada 22 Desember 1959 untuk mengenang Kongres Perempuan pertama (1928) di Yogyakarta, kita akan menyadari bahwa arti kata “Ibu” dalam Dekrit tersebut tidak hanya merujuk pada perempuan yang melahirkan, mengasuh anak, mengurus suami dan berbagai peran domestik lainnya, tetapi pada semua perempuan yang menjalankan fungsi keibuan dalam berbagai bidang. 
 
Para peserta kongres tersebut memberikan perhatian pada perjuangan nasib perempuan dan peran perempuan dalam perjuangan merebut kemerdekaan, bukan hanya pada peran domestik perempuan. Sejalan dengan semangat tersebut kita menyaksikan akses dan peluang bagi perempuan yang semakin terbuka lebar untuk berkiprah di berbagai bidang.  
 
Di Bali sendiri perkembangan peran Ibu telah lama terjadi. Kaum Ibu di Bali tidak hanya berperan di ranah domestik (mengurus rumah tangga) tetapi juga dalam aktivitas-aktivitas ekonomi. Sejak puluhan tahun lalu warung-warung kopi di desa dan lapak-lapak jualan di pasar lebih banyak diurus oleh kaum Ibu. Bahkan di beberapa tempat, kaum Ibu juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang sangat identik dengan pekerja laki-laki seperti pertukangan. Perkembangan seperti ini juga kita saksikan di berbagai daerah lain di Indonesia. Bahkan di kota-kota besar, kita lazim menyaksikan bisnis besar yang sepenuhnya dikendalikan oleh seorang Ibu.
 
Reformasi Indonesia kemudian membuka peluang lebih besar bagi kaum Ibu seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran persamaan gender. Maka kita menyaksikan semakin banyak tokoh-tokoh perempuan yang menduduki jabatan publik, bekecimpung dalam politik, memiliki jabatan strategis dalam perusahaan multi-nasional dan lembaga-lembaga bergengsi lainnya. Semakin banyak Ibu yang tak lagi tergantung pada suami secara ekonomi. Perkembangan teknologi informasi kemudian membuat banyak peluang bagi semua orang, termasuk bagi kaum Ibu. Maka di era digital ini kita juga menyaksikan keberhasilan para perempuan sebagai motor penggerak ekonomi, perubahan sosial dan berbagai bidang lain.
 
Semua perkembangan pesat tersebut layak kita apresiasi dan dukung, tetapi tak bisa dipungkiri masih banyak masyarakat berkutat dengan pola pikir patriarki yang sangat konservatif sehingga cenderung membatasi peran dan memperkecil kesempatan bagi perempuan untuk meniti karier sejajar dengan laki-laki. Pada tingkat lebih ekstrem, pola pikir seperti itu melanggengkan berbagai diskriminasi, pelecehan dan kekerasan kepada perempuan. Barangkali itulah penyebab semakin tingginya kasus-kasus pelecehan seksual akhir-akhir ini. Inilah rintangan terbesar bagi perempuan untuk bisa berperan lebih besar di tengah masyarakat.
Maka untuk memberi makna pada peringatan Hari Ibu dan sebagai bentuk penghormatan kepada semua Ibu di dunia ini, mendorong perlindungan kepada perempuan terutama dari kekerasan, pelecehan dan kejahatan seksual yang semakin marak akhir-akhir ini. 
 
Sebuah tindakan kecil rasanya sangat perlu kita lakukan agar ibu, istri dan para perempuan di sekitar kita merasakan kebahagiaan di hari spesial mereka: ucapkanlah selamat hari Ibu dengan hangat dan tulus. Salam hormat kepada semua Ibu.
wartawan
Putu Suasta
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.