Kuta Selatan, Bali Tribune
Sikap kurang tegasnya aturan yang dibuat oleh pemerintah di Kabupaten Badung membuat sejumlah investor terkesan cuek dalam memanfaatkan wilayah pantai. Khususnya ini terjadi pada setiap pembangunan hotel di pesisir pantai wilayah Ungasan, Kuta Selatan.
Aktifitas masyarakat sekitar yang semula begitu nyaman menikmati liburan di pantai bersama keluarga, kini sudah mulai risih. Ironisnya lagi ketika desa adat melakukan ritual pemelastian, harus berhadapan dengan sejumlah alat milik hotel yang ditempatkan di pantai.
Sperti halnya hotel Mulia di wilayah pantai Geger, Keminge. Sebelumnya, warga setempat begitu menikmati kebebasan pantai yang penuh dengan tebing karang yang indah. Kini, kawasan pantai ini terkesan dikuasi oleh hotel termegah dan termahal di kawasan Kuta Selatan itu. Belum lagi dengan tanggul Reklamasi yang menjorok ke tengah laut, memcah ombak yang sebelumnya indah bagi para surfer.
Menyikapi ini, Ray Surya Wijaya yang kembali terpilih sebagai Ketua PHRI Badung mempertegas bahwa tidak kesan ingin mengusai dari pihak pemilik hotel terhadap kawasan pantai. Tetapi diharapkan juga olehnya agar aturan yang sudah diperdakan oleh pemerintah jangan coba untuk dilanggar.
“Wilayah pesisir pantai sudah ada aturannya. Itu merupakan fasilitas umum, jadi masyarakat boleh melakukan aktifitas apa saja sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Jangan pernah merasa takut atau risih jika ingin menikmati pantai, asalkan tidak masuk batas wilayah masuk hotel,” terang Ray, Selasa (11/10).
Dirinya juga meyakinkan tidak ada masalah jika hotel yang membangun di dekat pantai memanfaatkan areal pasir pantai dengan menempatkan payung-payung atau alas untuk jemuran turis.
“Kalau ada warga umum yang menikmati pantai di usir oleh satpam atau petugas, itu tidak bisa dibenarkan. Kalau warga yang datang menikmati pantai kemudia menggunakan sarana hotel yang ada di pantai, sudah tentu ditegur. Tetapi tidak untuk di usir lho,” tegasnya.
