Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

“KB Bali” Tak Akan Miskinkan Keluarga

Gubernur Bali Wayan Koster saat menutup Paruman Agung Desa Pakraman di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Bedulu, kemarin.

BALI TRIBUNE - Gubernur Bali, Wayan Koster  berharap krama Bali melestarikan Keluarga Berencana (KB) Bali.  Selain, menjaga kepunahan nama I Nyoman maupun Ketut, memiliki empat anak dipastikan menjadikan keluarga itu miskin.  Harapan itu disampaikan Gubernur Koster saat menutup Paruman Agung Desa Pakraman, di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Bedulu, Gianyar, Rabu (12/12). Gubernur Koster menyebut anak ketiga dan keempat (Nyoman dan Ketut) semakin langka dalam keluarga.  Sementara KTP orang Bali, disebutkan sangat jarang ada berisi nama Nyoman dan Ketut. Dilihat dari pertumbuhan penduduk Bali dari Tahun 2013 sampai 2018 ini, ucap Koster, hanya berkisar 1 persen saja. Sehingga dari tahun 2014 jumlah penduduk Bali tetap di angka 4 juta lebih. “Pertumbuhan penduduk Bali stagnan, sehingga saya berharap bagi yang masih memungkinkan agar melestarikan KB Bali dengan 4 anak,” imbuh Koster. Mengenai sebutan banyak anak banyak tanggungan, Koster menyampaikan agar warga Bali  tidak khawatir. Terutama terkait kemampuan menyekolahkan anak dan kebutuhan lain seperti kesehatan. Apalagi, Pemprov Bali masih menganggarkan program Bedah Rumah bagi warga yang tidak mampu. “Bidang pendidikan sudah mendapatkan biaya pendidikan gratis, bidang kesehatan sudah ada jaminan, sehingga yang diperlukan adalah perencanaan memiliki keluarga,” tambahnya. Menurut Gubernur Koster, apa yang disampaikannya bukan sebagai penentangan terhadap program Pemerintah Pusat. Dimana dirinya memiliki sejumlah alasan termasuk penduduk Bali yang ke depannya terus memelihara warisan adat, budaya yang sudah dimiliki turun temurun. “Hanya masyarakat Bali yang bisa melestarikan, merawat  dan menjaga adat istiadat dan budaya Bali, sehingga pertumbuhan penduduk Bali mesti berkembang,” tambahnya lagi. Disinggung Program Kampung KB, menurutnya lebih baik membuat program Kampung Sejahtera, dimana seluruh warga yang ada di kampung atau wilayah tersebut sejahtera, baik pendidikan, kesehatan dan perekonomiannya.

wartawan
redaksi
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.