Denpasar, Bali Tribune

Koalisi Buleleng Mandara (KBM) yang dimotori Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Gerindra, hingga kini belum final. Kondisi ini terjadi, konon lantaran terganjal Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat terkait kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng.

Guna menyikapi kondisi ini, DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan DPD Partai Demokrat Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi di Denpasar, Selasa (7/6). Selain membahas soal SK Partai Demokrat, rapat koordinasi ini juga dilaksanakan guna untuk mematangkan persiapan koalisi jelang Pilkada Buleleng 2017 mendatang.

Hanya saja saat dikonfirmasi terkait agenda rapat tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali I Made Mudarta, justru berkelit. Menurut dia, rapat koordinasi yang diikuti oleh jajaran pengurus Partai Golkar dan Partai Demokrat kali ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi antar partai politik anggota koalisi yang sebelumnya sempat digelar sebelum pelaksanaan Musda III Partai Demokrat Provinsi Bali, beberapa waktu lalu.

“Selain merupakan tindaklanjut dari rapat koordinasi antar parpol anggoa koalisi sebelum Musda digelar, rapat koordinasi kali ini kita gelar untuk mematangkan persiapan koalisi jelang Pilkada Buleleng,” tegas Mudarta, yang dikonfirmasi usai rapat tersebut. Politisi asal Jembrana itu, tak mau berkomentar banyak saat ditanya soal pelaksanaan rapat koordinasi terkait SK tentang Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Buleleng.

“Kalau itu sudah klir. Itu tidak masalah,” kelitnya. Lalu kenapa koalisi belum disepakati oleh keenam partai hingga saat ini? Ditanya demikian, Mudarta hanya menjawabnya diplomatis. “Secara prinsip walaupun kawan-kawan dari parpol lain masih menunggu SK dari DPP Partai Demokrat, namun kami meyakinkan bahwa dengan sudah digelarnya Musda dan Muscab, dan sudah terpilihnya ketua definitif di provinsi maupun kabupaten dan kota, maka bagi kami semuanya tidak ada kendala,” tegas Mudarta.

Untuk komunikasi dengan parpol lain, pihaknya menjamin tidak ada kendala. “Sebelum Musda dan Muscab, kami sudah bertemu baik dengan Partai Golkar sendiri maupun kawan-kawan di partai lain seperti Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, maupun Partai Kebangkitan Bangsa dan lainnya. Pada intinya semangat dari kawan-kawan adalah sama,” urainya.

Dengan asumsi dan semangat yang sama, imbuh Mudarta, maka terkait surat kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk pembentukan koalisi KBM di Pilkada Buleleng, dipastikan tidak ada kendala. “MoU sudah tidak menjadi soal. Hal ini karena legal formalnya juga sudah ada,” ujar Mudarta.