Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kejutan Politik di Jembrana, Ipat dan Winasa Gabung PDIP

Wabup Ipat dan Bupati Kembang
Bali Tribune / PDIP - Wabup Ipat bersama Bupati Kembang telah mengikuti pembekalan Kepala Daerah (PKD) PDIP sejak akhir pekan lalu di Jakarta.

balitribune.co.id | Negara - Sebuah kejutan mewarnai konstelasi politik di Kabupaten Jembrana pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 lalu. Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat, dan ayahnya I Gede Winasa kini resmi menjadi kader PDI Perjuangan.

Gede Ngurah Patriana Krisna, yang sebelumnya diketahui mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana sebagai calon wakil bupati jalur independen mendampingi Ketua DPC PDIP Jembrana, I Made Kembang Hartawan, kini justru terpantau mengikuti Pembekalan Kepala Daerah (PKD) yang diselenggarakan oleh PDIP sejak akhir pekan lalu. Tak hanya Ipat, sang ayah yang juga mantan Bupati Jembrana dua periode, I Gede Winasa, dipastikan telah kembali ke partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Bergabungnya Ipat, yang sebelumnya saat mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Jembrana berstatus calon independen, ke PDIP tentu menimbulkan berbagai spekulasi terkait peta politik di Jembrana kedepan. Langkah ini juga mengindikasikan dinamika politik yang menarik. Kabar ini mencuat setelah Ipat diketahui mengikuti Pembekalan Kepala Daerah (PKD) PDIP, sebuah pelatihan yang mensyaratkan pesertanya memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tersebut.

Selain dari kepesertaan PKD sejak akhir pekan lalu di Jakarta dan dijadwalkan berlangsung selama lima hari merupakan agenda penting bagi seluruh Kepala Daerah dari PDI Perjuangan, kepastian bergabungnya Wabup Ipat ke PDIP juga telah terkonfirmasi oleh sang ayah mantan Bupati Jembrana dua periode (2000-2010), I Gede Winasa. Winasa, yang dulunya juga merupakan kader PDIP bahkan sempat menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Jembrana, "sudah ber-KTA (PDIP)," ujar I Gede Winasa pada Minggu (18/5).

Senada dengan Winasa  yang menyatakan putranya, Ipat, juga telah resmi menjadi anggota partai berlambang banteng moncong putih tersebut dan tengah mengikuti PKD di Sekolah Partai Lenteng, Jakarta, Kabar bergabungnya ayah dan anak tersebut ke PDIP dibenarkan oleh Sekretaris DPC PDIP Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi. Dihubungi pada Minggu siang, Sri Sutharmi yang juga kini menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana memastikan bahwa baik Winasa maupun Ipat telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.

"Ada tiga yang baru, termasuk Pak Winasa, Pak Ipat dan satu perempuan, lupa saya namanya. Pak Winasa duluan sudah ber-KTA PDIP," ungkap Sutharmi. Sutharmi menjelaskan bahwa bergabungnya Ipat ke PDIP merupakan hasil pendekatan dari elite partai. Setelah menyatakan kesiapannya menjadi kader, DPC PDIP Jembrana segera menerbitkan KTA sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PKD. Sebelumnya, Ipat diketahui berada dan memangku posisi dalam struktur DPD II Golkar Jembrana.

Ipat saat perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana mendampingi Calon Bupati I Made Kembang Hartawan telah memilih keluar dari instruksi partai saat itu. "Setelah beliau menyatakan siap bergabung, kami (DPC PDIP Jembrana) buatkan KTA, karena syarat ikut PKD juga harus ber-KTA," terangnya. Sutharmi menegaskan bahwa PDIP sebagai partai yang terbuka menerima siapapun yang ingin bergabung. Kendati demikian, posisi ketiga anggota baru tersebut saat ini masih sebagai anggota biasa.

"Sementara masih sebagai anggota, karena juga struktur kepengurusan masih berjalan belum selesai masa jabatan masih kepengurusan yang lama, nantinya kalau ada pergantian tergantung rekomendasi," jelasnya. Sutharmi menambahkan bahwa ketiganya akan resmi tercatat sebagai anggota PDIP setelah memenuhi kriteria, persyaratan, dan mendapatkan persetujuan dari pusat. Sedangkanh Ketua DPC PDIP Jembrana, I Made Kembang Hartawan, belum dapat dimintai keterangan terkait perkembangan terbaru ini. 

wartawan
PAM
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.