balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan mengurangi penggunaan bahan beton dan mengoptimalkan bahan bambu untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur menjelang perhelatan KTT G20 di Bali.
"Agar tidak merusak mangrove, akan mengoptimalkan penggunaan bambu, kayu dan unsur alami dan mengurangi berbahan beton dalam pembangunan, terutama untuk acara internasional di Bali," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahanan Rakyat John Wempi Wetipo, saat kunjungan di Estuari DAM Suwung, Denpasar, dikutip dari Antara, Sabtu.
Ia mengatakan peningkatan pembangunan infrastruktur di Bali dilakukan sejak awal Januari 2022 dengan target selesai pada bulan September 2022. Sehingga pada bulan Oktober 2022, sudah siap menjadi "show case" mangrove.
Sebelumnya, Kementerian PUPR mengalokasikan dana Rp505,9 miliar untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali.
Alokasi penggunaan alokasi untuk rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua, pembangunan Embung Sanur, perbaikan dan preservasi Jalan dan Jembatan Simpang Pesanggaran - Nusa Dua, Jimbaran - Uluwatu dan Penataan Lanskap bundaran, pedestrian, dan median ruas jalan Bandara Ngurah Rai – Venue, serta peningkatan jalan Simpang Siligita – Kempinski. Serta penataan kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali.
"Untuk kegiatan penataan kawasan Mangrove Tahura Ngurah rai yang berada di kawasan Waduk Muara Nusa Dua ini meliputi pembangunan gerbang masuk, area drop off, menara pandang, pejalan kaki, area penyamaian dan area parkir sekitar waduk," katanya.
Selama pelaksanaan KTT G20, Indonesia dituntut untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, pengendalian perubahan iklim dan pemulihan lingkungan hidup.
Pihaknya berharap dengan aksi nyata mulai dari Aksi Bersih Mangrove dapat mendorong upaya menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan.
“Ada tugas teman-teman balai sumber daya air, Balai Cipta Karya dan Balai Bina Marga. Kami bersinergi bekerja untuk menuntaskan sebelum momentum G20,” katanya.
