Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kemenperin Dorong Nilai Tambah Peningkatan Kapasitas Industri

RCIC - Konferensi pers pertemuan regional pembangunan industri ke-1 (Regional Conference on Industrial Development/RCIC)

 BALI TRIBUNE - Revolusi industri ke-4 merupakan tren tranformasi proses industri yang didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam proses otomasi dan pertukaran data. Revolusi industri ke-4 ini melibatkan beberapa aspek utama transformasi yaitu cyber physical system, internet of things, dan komputasi awan dan kognitif (cloud and cognitive computing). Revołusi industri ke-4 ini bisa dibilang mengandalkan internet dalam proses industri sehingga dapat lebih efektif dan efisien. Meski internet bukan lagi hal yang baru, namun belum banyak negara-negara berkembang yang menyadari urgensi dan manfaat penerapan revolusi industri ke-4. Bahkan industri 4.0 tidak mengenal batas-batas nasional, jika negara-negara di Asia Pasifik tidak berpikir secara regional, maka akan kehilangan peluang dan gagal mengatasi tantangan yang terus mengiringi perkembangan revolusi industri 4.0. Berdasarkan hal itu, dalam menyasar pembukaan peluang dan potensi penerapan revolusi industri ke-4 di negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik, Kementerian Perindustrian RI bersama United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) menyelenggarakan konferensi regional pembangunan industri ke-1 (Regional Conference on Industrial Development/RCIC) di Kuta, Badung, Kamis (8/11). Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto mengatakan, regional meeting yang pertama tentang revolusi industri 4.0 ini dihadiri oleh 11 negara dan kalangan praktisi, akademisi dan pakar dibidang revolusi industri 4.0. "Ini sudah menjadi topik dunia dan UNIDO mengadopsi pertama kali, kemudian diharapkan bisa membuat suatu langkah-langkah berikutnya mengenai orientasi revolusi industri 4.0," ucapnya.  Pada kesempatan itu, Indonesia kata Airlangga melakukan penandatanganan kerjasama dengan UNIDO. Dalam hal ini, Indonesia melihat sektor lain terkait dengan sustainable atau berkelanjutan termasuk pengembangan industri plastik atau packaging berbasis pohon singkong yang sudah ada di Tanah Air.  Menurutnya, saat ini sustainable menjadi isu utama dari revolusi industri ke-4 selain internet. Kedua, hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut yakni ekonomi berkelanjutan. Ketiga, membahas terkait keterlibatan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam pengembangan revolusi industri ke-4. "Program-program ini yang terus akan didorong dan Indonesia sendiri yang sudah membuat roadmap making Indonesia 2030. Kami juga sampaikan kita menjadi salah satu negara Asean yang sudah membuat roadmap dan kami menyediakan diri beberapa pilot project di Indonesia untuk dilihat negara lain," beber Airlangga. Indonesia kata dia juga sudah bisa memberikan beasiswa kepada negara-negara berkembang untuk bekerjasama di Indonesia termasuk dalam pengembangan program Indonesia dengan UNIDO. Sehingga tidak hanya dinikmati oleh Indonesia begitupun negara lain. "Sudah ada dari Negara Afrika yang ikut pelatihan di Indonesia. Kita sudah membuka diri untuk itu, di tempat pelatihan atau melihat di industrinya terutama industri yang jadi percontohan untuk industry 4.0 di sektor otomotif, elektronik, kimia, tekstil dan makanan/minuman. Kita juga sharing pengalaman Indonesia ke negara-negara lain tentang aturan Indonesia terkait revolusi industri 4.0," imbuhnya.  Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Luar Negeri RI, AM Fachir mengatakan, UNIDO adalah organisasi PBB untuk membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas industrinya. UNIDO mestinya juga ikut terlibat dalam proses peningkatan kapasitas industri berbasis 4.0. "Karena yang menginisiasi kita, jadi kita menyediakan diri untuk membantu mendorong adanya edit value dari peningkatan kapasitas industri satu, dua, tiga," katanya.   Dikatakan Fachir kerjasama bilateral yang telah dilakukan ini agar bisa dinikmati oleh negara-negara berkambang lainnya. "Kerjasama ini sebuah kombinasi yang bagus menurut saya disatu sisi melakukan kerjasama tapi kerjasama kita ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas negara-negara lain. Yang paling utama kita juga selalu kaitkan dengan kesinambungan SDG (Sustainable Development Goal)," terang Fachir.  Lebih lanjut Fachir mengatakan, tujuan pembangunan berkesinambungan ini selalu dikaitkan dalam aspek pembangunan industri. "Apapun itu semua arahnya di sana (pembangunan berkesinambungan)," imbuhnya. 

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.