BALI TRIBUNE - Sebagai salah satu pesantren yang kental akan toleransi, Pondok Pesantren (PP) Bali Bina Insani di Banjar Meliling Kawan, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, dipilih sebagai lokasi digelarnya kegiatan Jaksa Masuk Pesantren dalam rangka Hari Bakti Adhyaksa ke 71 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Rabu (19/7). Para santri sebanyak 394 orang yang terdiri dari 269 orang santri tingkat Mts dan 125 orang santri tingkat MA, diberikan pengenalan terhadap hukum.

Kepala Kejati Bali, Jaya Kesuma mengatakan bahwa bakti bukan hanya dilakukan kepada lembaga tetapi juga kepada masyarakat. Salah satunya dengan berbagi cerita, ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada para santri di PP Bali Bina Insani. "Ternyata antusias anak-anak sangat tinggi, karena bukan saatnya kita menyuruh, memerintah atau menekan, tapi bagaimana kita menyapa mereka. Terbukti pada sesi tanya jawab anak-anak banyak mengajukan pertanyaan mengenai kekerasan, itu artinya sosialisasi dan pemahaman sangat diperlukan," ujarnya.

Ditambahkannya, selain pengenalan hukum pihaknya juga memberikan materi mengenai kenalakan remaja serta hal-hal untuk mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme. "Dan memang selain mendekatkan diri kepada masyarakat, melalui kegiatan ini kita berharap dapat mencegah hal-hal yang kurang pas seperti paham radikalisme," lanjutnya.

Ke depannya, kegiatan serupa akan digelar secara berkesinambungan dengan menyasar pusat-pusat pendidikan agama yang ada di Bali. "Tidak hanya di Tabanan saja tetapi juga kita akan menyasar pusat-pusat pendidikan agama di lokasi lain, seperti di Karangasem, Gianyar dan lainnya," imbuhnya.

Hal itu pun diapresiasi oleh Direktur Pondok Pesantren, H. Ketut Imaddudin Djamal. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bersama untuk menyiapkan generasi muda yang memegang teguh 4 pilar kebangsaan. “Para generasi muda inilah yang nantinya akan membangun bangsa ini sehingga mereka harus disiapkan agar mereka senantiasa memegang teguh 4 pilar kebangsaan demi keutuhan NKRI,” ujarnya.

Terlebih nilai toleransi sangatlah kental di Pondok Pesatren milik Yayasan La-Royba tersebut, bahkan hal tersebut mendapatkan apresiasi dari delegasi Negara dalam event Bali Democracy Forum (BDF) 2017, lantaran 16 orang dari 46 tenaga pendidik yang ada di Pondok Pesantren tersebut merupakan pengajar beragama Hindu.

Acara diakhiri dengan penandatanganan kerjasama antara Kejati Bali dan PP Bali Bina Insani dimana Kejati Bali akan siap terlibat dalam kegiatan pendidikan di pondok pesantren tersebut. “Misalnya dengan memberikan pendidikan mengenai hukum, mungkin baris berbaris serta pembentukan karakter,” pungkasnya.