Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kendalikan Inflasi, TPID Buleleng Rumuskan Strategi

Bali Tribune / Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa.

balitribune.co.id | SingarajaMengatasi inflasi yang cenderung tidak terkendali Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buleleng tengah merumuskan strategi penangaan inflasi hingga ke desa. Salah satu strategi adalah memanfaatkan anggaran ketahanan pangan desa untuk menanam cabai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng yang juga selaku Ketua TPID Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyampaikan hal itu usai memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi, di Lobi Kantor Bupati Buleleng, Rabu (31/8). Dalam rapat tersebut, tidak hanya melibatkan perwakilan SKPD terkait, namun juga mengundang unsur kepala desa.

Kata Suyasa, TPID Kabupaten Buleleng menindaklanjuti instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengendalikan inflasi secara aktif hingga ke desa-desa. Keterlibatan desa dan kepala desanya dalam ikut membantu mengendalikan inflasi maka kondisi itu akan membuat lebih ringan jika naik ke kabupaten, provinsi hingga ke pusat.

“Semua pihak termasuk desa, dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan inflasi dengan menggunakan sumber-sumber anggaran. Yang diatur oleh regulasi masing-masing, dalam hal pengendalian. Seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan dana desa untuk pengendalian inflasi,” terang Suyasa.

Dalam anggaran tersebut, kata Suyasa ada sebesar 20% untuk ketahanan pangan bisa dimanfaatkan dirumuskan untuk mengendalikan inflasi. Kemudian desa menggunakan BumDes-nya, sebagai tempat logistik untuk pengendalian pangan.

”Otomatis kalau berjalan baik pasti inflasi desa rendah, kebupaten otomatis lebih ringan,” imbuhnya.

Suyasa menyatakan peranan desa sangat besar dalam pengendalian inflasi. TPID Buleleng telah merumuskan bahwa setiap desa akan menanam cabai seluas 10 are. Di mana diketahui, cabai menjadi salah satu komoditas pemicu inflasi. Perbekel diharapkan untuk aktif menyiapkan luasan tanah. Serta berkoordinasi dengan TPID, sehingga tidak ada kendala kesalahpahaman.

“Tanah entah di satu atau beberapa tanah tersebar. Yang penting kondisi di desanya. Nanti Dinas Pertanian memberi bibit. Kalau semua kompak dan saling menguatkan, pasti inflasi bisa dikendalikan,” ujarnya.

Ditambahkan, pengelolaan cabai yang ditanam di lahan seluas 10 are di tiap desa tersebut akan dikembalikan ke desa. Kalau semua desa sudah menanam, Suyasa memperkirakan akan ada kurang lebih 15 ton cabai yang dihasilkan. Diharapkan, hasil tersebut bisa membantu mencukupi kebutuhan cabai di masing-masing desa.

”Mungkin tidak seluruhnya. Setidaknya mengurangi kebutuhan cabai dari luar. Kalau sekarang kan banyak dari luar, kecuali desa memproduksi cabai. Itupun beberapa cabai kita sinyalir dijual ke luar pulau,” kata Suyasa.

Dengan strategi itu diharapkan TPID Buleleng bisa segera mengendalikan inflasi dalam batas wajar. Sesuai arahan presiden, setiap daerah bisa agar dikendalikan inflasinya tidak lebih dari 4 persen. Jika bulan Agustus bisa deflasi, maka akumulasi inflasi Buleleng diperkirakan sekitar 4 persen. Turun dari akumulasi 2022 hingga bulan Juli yaitu 5,31 persen.

”Besok 1 September data akan dilansir BPS. Semoga kita Agustus ini deflasi. Berarti kita bisa menurunkan akumulasi hingga Bulan Agustus dengan angka 4 persen. Lalu kita akan pertahankan,” tandas Suyasa. 

wartawan
CHA
Category

Menu Sate MBG Basi, Siswa di Dua SDN Karangasem Ogah Makan

balitribune.co.id | Amlapura - Nasi belum tanak serta lauk berupa sate basi membuat para siswa di dua Sekolah Dasar (SD) penerima manfaat MBG di Karangasem ogah memakannya pada Rabu (4/2) pagi. Dua SD yang menerima makanan basi tersebut masing-masing SD Negeri 5 Karangasem dan SD Negeri 1 Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.