Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kesiapan PLN Sambut KTT G20 Bangun 21 SPKLU

Bali Tribune / MENINJAU - Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, meninjau salah saru SPKLU PLN.

balitribune.co.id | DenpasarPT PLN (Persero) bakal membangun 21 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru di berbagai lokasi strategis untuk menunjang pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun depan. PLN pun menargetkan ajang ini dapat menjadi showcase  penggunaan mobil listrik, yang juga sebagai salah satu simbol tema utama G20, yakni transisi ke energi bersih.

Saat ini, PLN sedang membangun 21 unit SPKLU bertipe Fast Charging pada 15 shelter di Bali dan ditargetkan dapat mulai beroperasi pada Maret 2022. Dari total 21 unit SPKLU Fast Charging yang akan dibangun, 12 unit di antaranya merupakan tipe 25 kilo Watt (kW), sementara 9 unit lainnya tipe 50 kW.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury melihat upaya PLN ini merupakan bagian untuk mendorong ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah. Terlebih, kementerian BUMN pun melihat provinsi Bali menjadi kawasan ideal untuk didorong penggunaan KBLBB dalam waktu dekat. "Terkait dengan pelaksanaan KTT G20 menjadi satu kesempatan kepada Indonesia untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita memang memiliki komitmen untuk mendorong penurunan emisi," ujarnya pada acara peresmian SPKLU di Rumah Kreatif BUMN Bali, Senin (27/12).

Pahala pun mengapresiasi PLN yang secara konsisten mempercepat pembangunan infrastruktur KBLBB selama ini. Menurutnya, infrastruktur seperti SPKLU ini penting untuk mendukung akselerasi KBLBB di Indonesia. "Kami berharap dengan SPKLU ini tidak hanya untuk kelancaraan KTT G20 namun juga sebagai pemicu dalam mendorong masyarakat untuk menggunakan KBLBB," ucap Pahala.

Dari informasi terakhir, penggunaan mobil listrik oleh panitia KTT G20 nanti akan mencapai 500 unit. Dia pun berharap institusi lainnya, seperti BUMN, BUMD maupun Pemda, juga dapat ikut beralih menggunakan KBLBB dalam menyambut KTT G20. "Contohnya begitu banyak kendaraan operasional yang dimiliki oleh BUMN, Pemda, maupun kendaraan karyawan-karyawati yang beroperasi di kawasan Bali," imbuhnya.

Menurut Pahala, KBLBB memiliki biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional. Sehingga dapat menjadi pilihan bagi institusi yang sedang memerlukan efisiensi untuk kegiatan operasionalnya. "Sebetulnya bagi pengguna motor listrik, saat ini kalau dia berkendara 60-70 km per hari, penghematan perbulannya bisa mencapai Rp 300-400 ribu. Berarti untuk satu tahun penghematannya bisa mencapai Rp 4-5 juta," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan, melihat kebutuhan infrastruktur KBLBB untuk acara KTT G20, PLN akan menambah pengoperasian SPKLU di Bali. Terlebih Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, mempertimbangkan provinsi Bali sebagai kawasan percontohan akselarasi ekosistem KBLBB. "Akselerasi ekosistem KBLBB di Bali akan menjadi model bagi wilayah lainnya untuk membangun infrastruktur SPKLU dalam memberikan kemudahan pengisian energi listrik bagi masyarakat pemilik kendaraan listrik," tuturnya.

Khusus dalam menyambut KTT G20, PLN pun mempersiapkan 21 SPKLU Fast Charging di beberapa lahan strategis milik PLN yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Darmawan menargetkan seluruh SPKLU yang tengah dibangun ini sudah dapat beroperasi pada Maret 2022. "5 SPKLU sudah mulai proses pekerjaan dan Insyaallah Januari sudah bisa digunakan masyarakat. Sisanya diperkirakan selesai Maret 2022," ucap Darmawan.

Hanya saja, Dia mengakui saat ini PLN dihadapkan dengan tantangan untuk menyediakan SPKLU di lokasi-lokasi strategis. Untuk itu, Darmawan mengapresiasi Kementerian BUMN yang telah memfasilitasi kolaborasi PLN dengan BUMN lain untuk pembangunan SPKLU. "Masalah tempat strategis ini menjadi tantangan utama. Untuk itu kami mengajak kolaborasi pemilik lahan strategis untuk pembangunan SPKLU," paparnya.

Selain untuk menunjang kegiatan KTT G20, langkah ini dilakukan PLN sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mendukung transisi ke energi bersih, salah satunya dengan mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik. Ajang ini diharapkan dapat menjadi showcase penggunaan mobil listrik yang juga sebagai salah satu simbol tema utama G20 yaitu transisi ke energi bersih. "Kita bisa bikin jadi contoh kalau bisa mendorong mobil listrik di Bali. Kalau ini berhasil, ini bisa menyebarluaskan di kota lain," imbuhnya.

Saat ini PLN sudah membangun total 67 unit SPKLU yang berada di 45 lokasi pada 21 kota. PLN juga telah menambahkan sajian fitur layanan terbaru tentang SPKLU pada aplikasi PLN Mobile, sehingga pelanggan dapat lebih mudah dalam bertransaksi dan mencari titik lokasi SPKLU yang terdekat. “Fitur tambahan pada aplikasi PLN Mobile kini sudah tersedia menu SPKLU yang terkoneksi dengan aplikasi Charge.IN, sehingga dapat menambah kenyamanan pengguna kendaraan listrik dalam mencari lokasi SPKLU terdekat serta kemudahan bertransaksi yang terintegrasi dengan dompet digital,” tutup Darmawan.

wartawan
ARW
Category

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.