Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kesulitan Solar, Ratusan Nelayan Menganggur

Bali Tribune / SOLAR - Nelayan di pesisir Desa Pengambengan kini kesulitan untuk melaut. Sejak beberapa bulan terakhir mereka banyak yang tidak melaut karena faktor cuaca serta belum ada rekomendasi pembelian solar bersubsidi dari Pemerintah.

balitribune.co.id | NegaraRatusan nelayan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, sudah empat bulan terakhir kembali menghadapi kesulitan untuk melaut. Pasalnya, selain akibat cuaca buruk juga diperparah dengan belum adanya rekomendasi pembelian minyak solar subsidi dari pemerintah.

Salah seorang nelayan Desa Pengambengan, Mifta Surgana Kamis (11/5) mengaku salah satu faktor penyebab nelayan tidak melaut selama berbulan-bulan karena kondisi cuaca laut yang masih tidak bersahabat, "Sudah sekitar 4 bulan ini sangat sepi yang melaut,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa nelayan nekat melaut namun hasilnya tidak maksimal bahkan tidak balik modal. Dengan mengandalkan satu perahu selerek menurutnya hasilnya tidak optimal. Terlebih para nelayan saat ini juga tidak bisa membeli solar bersubsidi.

"Biasanya di perahu selerek beroperasi berpasangan. Tapi ada yang nekat melaut hanya menggunakan satu perahu. Selain itu, harga solar juga mahal, dan kami belum mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan subsidi solar," paparnya.

Dengan kondisi yang dihadapi para nelayan tersebut, tidak sedikit nelayan yang menambatkan perahunya di areal Dermaga PPN Pengambengan maupun muara Perancak terpaksa beralih pekerjaan. Banyak nelayan kini mencari nafkah menjadi buruh bangunan agar mencukupi kebutuhan hidup mereka.

"Di sini, sebagian besar masyarakat berkerja sebagai nelayan. Jika tidak melaut, mereka akan kesulitan mencari makan. Banyak yang akhirnya menjadi buruh bangunan untuk bertahan," tuturnya.

Kendati saat ini sedang berlangsung proses pengajuan rekomendasi pembelian solar subsidi, namun para nelayan belum mendapatkan kepastian dari pemerintah.

"Kami terus berupaya mengurus rekomendasi pembelian solar, termasuk dengan mengajukan permohonan di Provinsi Bali," ungkap Ketua himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Jembrana, I Made Widanayasa. Ditengah kondisi ikan yang masih langka, diakuinya banyak nelayan saat ini memilih tidak melaut.

Menurutnya nelayan saat ini berupaya meminimalisir kerugian. "Ikan masih jarang, dan kondisi laut masih tidak memungkinkan, sehingga sebagian besar nelayan memilih untuk tidak melaut," jelasnya.

Kini nelayan di Pengambengan berharap ada perhatian dan solusi yang tepat dari pemerintah sehingga mereka dapat kembali melaut dan mendapatkan hasil yang memadai. Kini kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan tangkap menunggu dukungan dan bantuan yang cepat dan tepat dari pemerintah. 

wartawan
PAM
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.