Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ketersedian APD di BPBD Bangli Mulai Menipis

Bali Tribune / Petugas dari BPBD lakukan proses penguburan jenasah yang terpapar Covid-19
balitribune.co.id | BangliKetersedian Alat Pelindung Diri (APD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangli mulai menipis. Dari  jumlah APD sebanyak 200 biji kini masih tersisa 30 biji. Sementara disalah satu sisi jumlah pasien Covid-19 yang meninggal terus bertambah. Pihak BPBD kini sedang mengajukan usulan pengadaan APD ke pemerintah daerah .

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Bangli, I Ketut Gede Wiradana mengatakan selama ini  untuk APD yang digunakan petugas saat melakukan evakuasi mayat yang terpapar Covid-19 merupakan bantuan dari BPBD provinsi.” Awalnya diberikan bantuan APD sebanyak 100 biji, karena habis terpakai kami kembali memohon bantuan dan diberikan 100 biji APD dan kini yang tersisa hanya 30 biji,” ujarnya Senin (14/9).

Beber pria asal Banjar Gaga, Desa Tamanabali ini untuk sekali mengevakuasi jenazah yang terpapar Covid-19 dibutuhkan 9-10 APD tergantung dari personil yang turun. Selain itu APD juga diberikan kepada pihak keluarga yang ditinggal. Melihat ketersedian APD maka hanya cukup untuk dua kali proses evakuasi, sementara disalah satu sisi jumlah penderita covid-19 yang meninggal semakin bertambah. “Ketersedian APD sangat urgent jika sampai stok habis maka kami tidak bisa bekerja,” jelasnya seraya menambahkan bahkan pernah dalam sehari mengevakuasi jenazah terkonfiramsi Covid-19 sampai dua kali.

Kata Gede Wiradana untuk pengadaan APD, sejatinya pihaknya  sedang mengajukan usulan ke pemerintah daerah  dan mudah- mudahan bisa segera terealiasai. Disamping itu pihaknya juga mengusulkan untuk pemberian semacam uang lelah bagi petugas yang turun melakukan evakuasi jenazah Covid-19.” Resiko kerja mereka sangat tinggi seperti para medis, selama ini mereka bekerja secara bergotong royong dan tanpa mendapat insentif,” kata Gede Wiradana.

wartawan
A.A. Samudra Dinata
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.