Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ketut Suastika Nahkodai DPRD Bangli

Bali Tribune / Ketut Suastika

balitribune.co.id | Bangli - Posisi Ketua DPRD Bangli kosong setelah I Wayan Diar mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil bupati Bangli mendampingi Sang Nyoman Sedana Arta dalam Pilbup  Desember nanti.

Untuk menggantikan posisi Wayan Diar, DPC PDIP Bangli mengusulkan satu nama yakni Ketut Suastika ke DPP PDIP. Ternyata usulan dari DPC PDI-P Bangli direstui DPP PDIP dengan menujuk  politisi asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku itu sebagai Ketua DPRD Bangli

Ketua DPC PDIP Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta saat dikonfirmasi terkait rekomendasi untuk Ketua DPRD Bangli, mengatakan untuk rekomendasi sudah turun tanggal 28 September lalu.

Kata Sang Nyoman Sedana Arta, DPP PDIP telah memutuskan bahwa mengesahkan dan menetapkan I Ketut Suastika sebagai Ketua DPRD Bangli periode 2019-2024 dari PDIP.  "Rekomendasi turun setelah melalui proses usulan calon Ketua DPRD Bangli," jelasnya Minggu (4/10). 

Kata Sedana Arta, rekomendasi tersebut sebelumnya diterima oleh DPD dari DPP. Selain menugaskan Ketut Suastika sebagai Ketua DPRD Bangli, diintruksikan jajaran struktural partai dan anggota DPRD Bangli dari PDIP mengajukan, mengamankan dan memperjuangkan Ketut Suastika sebagai Ketua DPRD Bangli. 

Disinggung proses selanjutnya, politisi asal Desa Sulahan, Kecamatan Susut ini mengatakan, setelah rekomendasi dari DPP PDIP, proses selanjutnya mengajukan ke DPRD Bangli. "Tentu kami akan segera mengajukannya, mudahan-mudahan besok (Senin, 5/10) sudah terlaksana. Setelah diajukan, selanjutnya mekanisme di DPRD dengan eksekutif. Kemudian dilanjutkan ke Gubernur untuk SK penetapan," jelasnya. 

wartawan
A.A. Samudra Dinata
Category

Jeritan Petani Karangasem: Jatah Subsidi Seret, Pupuk Non-Subsidi Tak Terbeli

balitribune.co.id | Amlapura - Kelangkaan pupuk yang terjadi selama beberapa bulan terakhir mulai dikeluhkan oleh petani di sebagian besar Subak di Kabupaten Karangasem. Di Subak Susuan, Desa Jasri, Karangasem, beberapa petani mengaku krisis pupuk ini bahkan sudah berlangsung selama hampir tiga musim tanam terakhir.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Kesehatan Ajak Peserta Manfaatkan Berbagai Kemudahan Aplikasi JKN

balitribune.co.id | Denpasar - Sebagai salah satu bentuk implementasi perlindungan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, maka BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan berbagai aplikasi JKN yang menghadirkan kemudahan. Aplikasi tersebut khususnya adalah layanan tanpa tatap muka seperti Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Via WA (Pandawa).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pimpin Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila, Walikota Jaya Negara Ajak Kolaborasi Bangun Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjadi Inspektur Upacara pada Apel Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar jajaran Pemerintah Kota Denpasar di Halaman Kantor Walikota Denpasar, Senin (1/6/2026). Apel ini merupakan momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta menjalankan roda pemerintahan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Bupati Karangasem Ajak Masyarakat Teguhkan Nilai Pancasila Sebagai Fondasi Persatuan dan Perdamaian ​

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Tanah Aron, Amlapura, pada Senin (1/6/2026).

​Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, S.E., sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Inf. I Komang Sumadana (Pasiter Kodim 1623/Karangasem).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Tabanan Sebut Putusan MK Soal Kuota 30 Persen Perempuan Langkah Progresif

balitribune.co.id I Tabanan - Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tabanan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan terobosan besar bagi demokrasi Indonesia.

Putusan yang mewajibkan parpol memenuhi kuota 30 persen perempuan dengan ancaman pencoretan di daerah pemilihan (dapil) tersebut dianggap sebagai langkah nyata dalam menjamin keadilan politik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.