Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kibarkan Merah Putih dengan Berjalan Kaki di Atas Tali di Klingking Beach

Bali Tribune/ DI TEBING - Kibarkan bendera merah putih di tebing Klingking Beach Nusa Penida.



balitribune.co.id | Semarapura - Bertempat di Obyek wisata Klingking Beach Desa Bunga Mekar Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung berlangsung  kegiatan Higline (Memanjat dan Hammocking ). Selain melakukan berjalan di atas tali juga dilaksanakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dengan mengibarkan Bendera Merah Putih pada saat berjalan diatas tali, sekaligus untuk memperkenalkan Tempat Destinasi Wisata di Pulau Nusa Penida. Rabu, (17/8/2022).

"Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 Tahun 2022 ini, tepatnya di Obyek wisata Klingking Beach Desa Bunga Mekar Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung. Demi menanamkan rasa nasionalisme kepada generasi muda, dan memperkenalkan Obyek Wisata Klingking Beach sebagai objek wisata di Pulau Nusa Penida yang tak kalah menariknya," ujar Kapolsek Nusa Penida Kompol I Gede Redastra,S.H.,M.H.,

Ia juga mengatakan pengibaran bendera merah putih dengan berjalan kaki di atas tali dilaksanakan dari Highline athlete di Obyek wisata Klingking Beach adalah ungkapan bukti cinta kepada negara Indonesia. "Kami dari Polsek Nusa Penida melakukan pengamanan di tempat acara pengibaran bendera Merah Putih berlangsung dengan membentangkan tali sepanjang 100 meter di atas laut Obyek wisata Klingking Beach," terangnya.

Kapolsek Nusa Penida juga menjelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan pengibaran Bendera Merah Putih di obyek wisata tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19. "Pengibaran bendera di obyek wisata Klingking Beach Desa Bunga Mekar Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung ini, dalam moment bersejarah," jelasnya.

wartawan
SUG
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.