Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kita Telah Menyimpang Dari Nilai-Nilai Pancasila

Bali Tribune / Wayan Windia - Guru Besar (E) pada Fak. Pertanian Univ. Udayana dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Made Sanggra, Sukawati.

balitribune.co.id | Setiap tanggal 1 Juni, marilah kita merenung tentang dasar negara kita, Pancasila. Kesepakatan tentang dasar negara yakni Pancasila, adalah sebuah konsensus nasional yang jitu. Konsensus yang mampu mengakomodasikan semua kepentingan komunitas di Indonesia yang sangat heterogin. Dasar negara itu digali oleh Bung Karno. Kemudian dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh Pak Harto. Bahkan Pak Harto berani menerbitkan Undang-Undang yang mengharuskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam berbangsa dan bernegara. Seluruh orpol dan ormas di Indonesia diharuskan untuk berdasarkan Pancasila sebagai azas organisasinya.

Kemudian dalam era reformasi, ternyata UU ini tidak diberlakukan lagi. Inilah kekeliruan yang sangat fatal dari era reformasi.  Karena terlalu sok ber-demokrasi dan terlalu sok ber-HAM. Gunjang-ganjing yang kini terjadi, termasuk terorisme yang pernah terjadi, adalah disebabkan karena kita tidak melaksanakan nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Sebuah negara yang begini heterogin, haruslah diurus oleh pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan dasar negara.

Kemudian dalam era reformasi ini, kita juga menyaksikan sistem politik yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Yakni pelaksanaan pemilu yang bersifat/berlandaskan konsep satu orang-satu suara. Sehingga kita akhirnya berkembang menjadi negara yang sangat liberal. Sebagai negara yang sangat heterogin, para pendiri bangsa ini, telah mewariskan kita dengan konsep politik dengan azas perwakilan. Bahwa pelaksanaan demokrasi dilaksanakan dalam permusyawaratan dalam perwakilan. Hal ini seirama dengan Sila ke-4 dari Pancasila.

Pelaksanaannya adalah pemimpin bangsa ini dipilih dalam lembaga perwakilan. Presiden dipilih oleh MPR, dan gubernur, bupati, walikota dipilih dalam lembaga DPRD. Banyak ada komentar bahwa sogok-menyogok yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu/pilkada bisa terjadi, karena sistem pemilu kita yang bersifat satu orang-satu suara. Kemudian kepala daerah dan juga anggota parlemen yang menjelma menjadi koruptor, adalah juga disebabkan karena sistem pemilu kita yang menyimpang dari Pancasila tersebut.

Saya merasa yakin bahwa perumusan Pancasila dan konsensus nasional dari para pendiri bangsa yang menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, pasti dengan dasar pemikiran yang matang. Dalam benaknya yang ada hanyalah kepentingan bangsa. Karena mereka sebelumnya bersama-sama mengalami penderitaan dalam menghadapi penjajah. Mereka sadar bahwa kalau Indonesia tidak bersatu, maka kita akan selalu kalah dan akan mengalami kehancuran.

Tetapi saat ini, generasi bangsa ini, tidak mengalami masa perang kemerdekaan. Kita tidak pernah menghadapi musuh bersama. Kita tidak pernah mengalami penderitaan, sebagai akibat perang kemerdekaan. Lalu muncullah kepentingan golongan, kelompok, dan pribadi. Kemudian menjiplak konsep dasar negara lain, yang tidak mengalami sejarah dan budaya yang sama.

Kemudian, dalam bidang ekonomi, kita juga masih jauh dari implementasi Sila ke-5 dari Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ketimpangan sosial masih terasa dimana-mana. Baik ketimpangan pendapatan, maupun ketimpangan regional. Karena sistem ekonomi yang dilaksanakan cendrung pada sistem ekonomi kapitalis. Lihat saja di media massa. Kita masih tetap memperbincangkan masalah pertumbuhan ekonomi. Sangat jarang kita melihat pembahasan tentang keadilan sosial.

Bung Hatta berpendapat bahwa untuk melaksanakan keadilan sosial, maka harus ada sistem penggajian yang mendorong keadilan sosial. Hatta mengusulkan agar gaji aparat yang tertinggi, hanya boleh 20 kali lipat dari gaji aparat yang terendah. Sehingga dengan demikian pemerataan pendapatan dan keadilan sosial akan tercapai dengan sendirinya. Kenapa ? Karena memang secara sadar dibentuk dalam suatu sistem pengggajian. Hal ini akan berujung pada tatanan tabiat hidup sederhana.   

Tetapi sekarang, elit politik kita sudah terlanjur berada dalam zone nyaman. Gaji yang berlebihan sudah terlanjur mengakibatkan kenikmatan. Akan sangat sulit untuk meurunkannya. Itulah sebabnya Hatta mengatakan bahwa setelah kemerdekaan, kita hanya bisa melaksanakan UUD 1945 hanya sekitar 1,5 tahun. Setelah itu kita terus terlibat dalam perang, untuk melawan perpecahan bangsa. Kalau saja Hatta terus dapat melaksanakan UUD 1945 itu dengan lugas, maka nasib bangsa kita mungkin tidak seperti sekarang ini. Kita bisa terhindar dari keadaan di mana kita terlalu jauh menyimpang dari dasar negara Pancasila. Kalau saja kita dapat melaksanakan nilai-nilai Panacasila dan UUD 1945 dengan baik, maka pasti bangsa kita akan bersatu dengan bulat. Karena kita berada dalam kesamaan kondisi sosial-ekonomi. Kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara akan muncul, kalau kita berada dalam posisi yang relatif sama secara sosial dan secara ekonomi.

Dahulu pada zaman perang kemerdekaan, kita bisa bersatu padu dan kemudian mampu mengusir penjajah, karena pada era itu kita berada dalam posisi yang sama. Saat ini ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional sangat terasa. Kasus ini harus kita entaskan bersama-sama dahulu. Selanjunya kebersamaan berbangsa akan muncul dengan sendirinya.

Misalnya saat ini, tatkala ada serangan korona. Kalau saja kita berada dalam posisi yang relatif sama dalam aspek sosial dan ekonomi, maka pemerintah pasti tidak akan terlalu susah. Partisipasi masyarakat akan muncul dengan spontan, karena kita merasa satu nasib dan satu bangsa. Mungkin itulah sebabnya, kenapa korona dapat dikendalikan dengan baik di Vietnam dan Taiwan. Karena di sana mungkin ada kebersamaan yang padu. Masyarakatnya menjadi sangat taat kepada pemerintahnya/negaranya. Di pihak lain, pemerintah melaksanakan tugasnya sebagai pengayom rakyat yang solid.

Akhirnya, tugas kita sekarang adalah membangun kesadaran baru. Bahwa kita harus kembali kepada pelaksanaan nilai-nilai dasar negara Pancasila, secara murni dan konsekuen. Saya merasa berkeyakinan, selama kita tidak kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 (dalam bidang ekonomi dan politik), maka kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan selalu gonjang-ganjing.

 

wartawan
Wayan Windia
Category

Wabup Bagus Alit Sucipta Turun Langsung Tangani Sampah Musiman

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta bersama Nyonya Yunita Alit Sucipta, memimpin langsung kegiatan aksi Korve bersih-bersih di Pantai Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Jumat pagi (13/2). Kegiatan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani permasalahan sampah pantai yang bersifat musiman dan kerap muncul di sepanjang pesisir Badung, khususnya saat musim angin barat.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Sambut Wapres Gibran dalam Dialog Pariwisata Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan silaturahmi bersama pelaku usaha sektor pariwisata. Kegiatan berlangsung di Gedung Widyatula, Politeknik Pariwisata Bali, Kampial, Nusa Dua, Jumat (13/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Respons Cepat Bencana Longsor, Wabup Tabanan Tinjau Kerusakan Jalan Vital di Kediri

balitribune.co.id | Tabanan – Sesuai instruksi dan arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga turun langsung meninjau lokasi jalan rusak yang terdampak bencana longsor akibat curah hujan ekstrem di Banjar Jadi Desa, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Jumat (13/2).

Baca Selengkapnya icon click

AHASS Gunawan Motor, 20 Tahun Lebih Setia Layani Konsumen Honda di Buleleng

balitribune.co.id | Singaraja – Komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna sepeda motor Honda terus ditunjukkan oleh AHASS Gunawan Motor. Berdiri sejak pertengahan tahun 2006, AHASS Gunawan Motor secara konsisten menghadirkan layanan purna jual berkualitas sesuai standar Astra Honda Motor (AHM) dan Main Dealer (MD).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Makin Mewah, Honda PCX160 Meluncur dengan Pilihan Warna Terbaru

balitribune.co.id | Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan penyegaran tampilan sepeda motor Honda PCX160 melalui penyematan warna baru disertai warna emblem yang sarat dengan kemewahan. Tampilan terbaru ini menjadikan Honda PCX160 lebih berkelas dan memperkuat rasa percaya diri penggunanya. Dukungan fitur teknologi canggih memberikan kenyamanan bagi para pecinta big skutik premium di Tanah Air.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Badung Gelar Korvei Aksi Bersih Sampah Laut di Pantai Legian Kuta

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, melaksanakan kegiatan korvei Aksi Bersih Sampah Laut sebagai tindak lanjut arahan Bupati Badung terkait percepatan penanganan sampah laut kiriman. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen nyata dalam mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) sekaligus upaya memperkuat sinergi seluruh komponen stakeholder di Kabupaten Badung. Jumat (13/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.