Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kolaborasi ALFI/ILFA Dengan Pemerintah Dalam Mendorong Majunya UKM/UMKM di Bali

Bali Tribune / Ketua DPW ALFI/ILFA Provinsi Bali, AA Bagus Bayu Joni Saputra (kiri) bersama Ketua Umum (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association) ALFI/ILFA Indonesia, Yukki Nugrahawan.

balitribune.co.id | Denpasar – Bali memiliki potensi yang luar biasa serta keunggulan lainnya untuk kebutuhan domestik ataupun luar negeri. Selama 10 tahun belakangan pertumbuhan suplai dan demand sangat besar, tapi kedepannya akan terjadi transformasi inilah yang akan menjadi tantangan dan peluang bagi perusahaan jasa seperti halnya ALFI/ILFA selain kesiapan infrastruktur, sebut Ketua Umum (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association) ALFI/ILFA Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, saat menghadiri Musyawarah Wilayah V ALFI/ILFA Provinsi Bali, Senin (6/12) di Grand Inna Bali Beach Denpasar. 

"Temen-temen disini harus bisa berubah, bukan kita yang men'drive' market tapi kita yang harus berdaptasi dengan market," ucap Yukki, mengingatkan. 

Ia menyadari sebagai daerah tujuan pariwisata nasional dan mancanegara, Bali sangat terdampak dengan merebaknya pandemi Covid-19, dan tentunya berimbas juga pada jasa layanan logistik. Tapi menurutnya Bali jangan berhenti sampai disitu saja. Misal, kalau sebelumnya produk yang dikirim hanya produk jadi, sekarang harus berpikir hilirisasi produk. Artinya, produk yang bisa memberikan nilai tambah. 

"Kalau kayu, bisa jadi handycraft dan sejenisnya, ikan jangan hanya produk segar tapi bisa jadi tepung ikan dan lainnya," jelasnya. Dan ini bisa merangsang pertumbuhan ekspor ke negara-negara rujuan, tambahnya. 

Jasa layanan Logistik sekarang tidak lagi bisa hanya bicara dari titik A ke titik B tapi harus menggerakkan seluruh potensi yang ada seperti halnya menggandeng UKM/UMKM.

"Kita harus mendorong para UKM/UMKM melalui platform-platform yang ada agar menciptakan produk yang memiliki nilai tambah," katanya.  

Yukki yang juga sebagai Koordinator WKU I Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi KADIN Indonesia, berpendapat pemerintah pusat ataupun Pemerintah Provinsi Bali sudah sangat tepat bagaimana mendukung terbangunnya infrastruktur logistik dari hulu sampai hilir. Tujuannya tidak lain untuk menghidupkan industri jasa yang ada di Bali agar lebih bergeliat. 

"Potensi yang dimiliki UKM/UMKM mesti dimanfaatkan, bagaimana temen-temen logistik mendukung ke arah sana dan peluangnya besar," tuturnya. 

Bali juga memiliki kesempatan untuk jadi"HUB" transhipment untuk bisa turut serta memberikan perubahan bagi iklim usaha yang ada. Ia berkeyakinan begitu ini berjalan, Bali akan "booming" kembali dan ini hanya masalah waktu. 

"Ketika Bali menjadi 'HUB' maka akan terjadi efisiensi, tapi harus diimbangi dengan penciptaan produk yang memiliki nilai tambah," tukasnya, seraya mengingatkan  kawasan pasifik bisa jadi potensi pasar yang digarap Bali.

"Ketika volumenya meningkat, secara otomatis pelabuhan laut dan udara juga akan bergerak," ungkap Yukki. 

Sementara itu, Ketua DPW ALFI/ILFA Provinsi Bali, AA Bagus Bayu Joni Saputra atau kerap disapa Gus Bayu ini, senafas apa yang disampaikan Yukki, selain menyambut baik apa yang dipaparkan Yukki juga menyatakan kesiapannya menghadapi transformasi yang ada, lantas pihaknya juga berkolaborasi dengan Pemerintah  Provinsi Bali dalam mendorong majunya UKM/UMKM yang ada di Bali.  

“Kita bergandengan tangan dengan Dekranasda Provinsi Bali dan dinas terkait dalam mendorong majunya UKM dan UMKM di Provinsi Bali,” sebut pemilik Bayu’s Cargo ini, yang akan sesegera mungkin mengimplementasikan program kerja organisasi.

wartawan
ARW
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.