Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kolaborasi Dukung UMKM Lokal Meraja di Negeri Sendiri

Bali Tribune / UMKM - sejumlah pelaku UMKM yang berhasil mempertahankan kelangsungan bisnisnya di masa pandemi Covid-19 dengan berjualan secara online
balitribune.co.id | DenpasarBerdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM dapat menghadirkan 30 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia di ekosistem digital pada tahun 2024. "Presiden pernah menyampaikan, tak boleh ada yang tertinggal di ekonomi digital. Dengan potensi pertumbuhan ekonomi digital mencapai Rp 4.531 triliun pada tahun 2030 atau tumbuh delapan kali lipat dari tahun 2020, menjadi penting untuk dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha guna terus tumbuh dan berkembang. Tokopedia merupakan salah satu bagian dari transformasi digital UMKM," ucap Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki saat Virtual Media Briefing: Hari UMKM Nasional - Kolaborasi Dukung UMKM Lokal Meraja di Negeri Sendiri, Kamis (11/8).
 
Terkait hal tersebut kata dia, akselerasi pembangunan infrastruktur digital, baik pemerintah menjadi pondasi. Sementara sinergi lintas informasi digital menjadi kunci. Di tahun 2021, sekitar 72 persen dari seluruh pengguna ekonomi digital di Tanah Air berasal dari daerah sub urban. "Perlu kita siapkan UMKM kita lebih optimal memanfaatkan potensi ekonomi digital. Semoga bermunculan UMKM yang bisa menginspirasi dan menjadi lokomotif bagi pertumbuhan UMKM kita," harapnya. 
 
Sementara itu VP of Marketplace, Yudhiaji Kusuma mengatakan, dalam rangka Hari UMKM Nasional terus berkolaborasi dengan mitra strategis termasuk pemerintah untuk membantu masyarakat menciptakan peluang melalui teknologi. Seperti diketahui, pandemi mempercepat informasi digital di berbagai sektor. Dari pandemi, pihaknya menyaksikan lahirnya generasi transformasi. Dimana, digitalisasi dan teknologi kini bukan sekadar nilai tambah, tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga kunci menghadapi pandemi adalah dengan beradaptasi, terus berinovasi dan berkolaborasi.
 
"Bersama pemerintah bersinergi meningkatkan daya saing UMKM lokal melalui deretan inisiatif salah satunya Garda Transfumi atau transformasi formal usaha mikro yaitu sebuah kolaborasi dengan Kemenkop UKM RI dan Kemenves RI untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan pendaftaran nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS)," jelas Yudhiaji.
 
Selain itu melakukan digitalisasi warung yakni mengakselerasi adopsi platform digital bagi para pelaku usaha tradisional termasuk pemilik warung, toko kelontong dan usaha sejenis agar dapat terus mengembangkan usahanya melalui ekosistem mitra. Disamping itu ada kelas akselerasi digital, yaitu pelatihan untuk UMKM dengan kurikulum yang telah dikurasi agar bisa meningkatkat daya saing usaha lebih baik lagi. 
 
Ia membeberkan, penjual yang memiliki cara digital dinilai lebih unggul menghadapi pandemi. Artinya, berhasil mempertahankan kelangsungan bisnis dan memastikan lapangan pekerjaan tetap terjaga. "Kami terus memberikan panggung yang seluas-luasnya bagi UMKM lokal melalui berbagai inisiatif salah satunya Bangga Buatan Indonesia yaitu halaman khusus yang mengangkat produk-produk UMKM lokal dari berbagai daerah atau bangga lokal," imbuhnya.  
 
Pemilik Usaha Tempe Bali, Benny Santoso mengakui di usinya yang masih muda (26 tahun), ia membuat tempe dengan menggunakan bahan baku dari petani lokal Bali dan Jawa Tengah. "Dari tugas kuliah, akhirnya membuat tempe dijadikan bisnis. 2016 buat brand namanya iniTempe Bali, juga ada produk turunannya yang dijual secara online sejak Covid-19. Fokus merambah penjualan online, memang ada peningkatan penjualan," katanya.
wartawan
YUE
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.