balitribune.co.id | Mangupura - Komisi I DPRD Kabupaten Badung mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025 melalui rapat kerja bersama 11 organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (9/4/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara dan dihadiri anggota komisi, di antaranya Putu Sika Adi Putra, Wayan Puspa Negara, Wayan Loka Astika, Putu Dendy Astra Wijaya, dan Made Rai Wirata.
Sebanyak 11 OPD yang mengikuti rapat kerja meliputi BKPSDM, DPMPTSP, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kesbangpol, BPKAD, Bappeda, BPBD, Badan Pertanahan, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I menyoroti kinerja OPD dalam pemanfaatan anggaran selama 2025, kebutuhan sumber daya manusia (SDM), serta stabilitas sektor pariwisata sebagai penopang utama ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara menilai kinerja keuangan daerah tergolong positif, dengan rata-rata serapan anggaran OPD berada pada kisaran 75 hingga 90 persen.
“Serapan anggaran ini cukup baik di tengah berbagai penyesuaian kebijakan. Artinya, program untuk masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Meski demikian, serapan yang belum maksimal tetap menjadi perhatian. Sejumlah faktor yang memengaruhi antara lain kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, adanya pegawai yang memasuki masa pensiun, serta peralihan tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, DPRD juga memberikan sejumlah catatan strategis, di antaranya perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Kebutuhan tersebut mencakup penambahan fasilitas kantor hingga kendaraan operasional seperti truk sampah dan armada patroli Satpol PP.
Isu kekurangan SDM menjadi sorotan utama dalam rapat. DPRD menilai kebutuhan tenaga kerja di Badung semakin kompleks seiring posisinya sebagai daerah tujuan pariwisata.
Untuk itu, Komisi I mendorong BKPSDM agar aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendapatkan kebijakan khusus dalam pengangkatan pegawai.
“Kita menjaga pariwisata dan keamanan perlu didukung SDM yang cukup dan mumpuni,” kata Lanang Umbara.
Selain itu, Komisi I juga menyoroti penanganan bencana oleh BPBD Badung, terutama terkait cakupan bantuan yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kerugian masyarakat, termasuk di sektor pertanian. Optimalisasi pengelolaan aset daerah oleh BPKAD juga didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi I DPRD Badung Wayan Puspa Negara mengapresiasi capaian OPD selama 2025, namun menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pendukung, termasuk ruang pertemuan di BKPSDM.
Sementara itu, anggota Komisi I Made Rai Wirata menyatakan dukungan terhadap penguatan sektor keamanan pariwisata, termasuk rencana penambahan personel keamanan.
