Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi III DPRD Bali Panggil Sejumlah Instansi untuk Mengatasi Kemacetan Menuju Pelabuhan Sanur

Bali Tribune / RAKOR - Rapat Koordinasi Komisi III DPRD Provinsi Bali bersama 5 instansi mengenai permasalahan kemacetan menuju Pelabuhan Sanur (Pantai Matahari Terbit), Denpasar yang berlangsung di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (25/7)
balitribune.co.id | DenpasarKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali panggil instansi terkait diantaranya, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam Rapat Koordinasi mengenai permasalahan kemacetan menuju Pelabuhan Sanur (Pantai Matahari Terbit), Denpasar yang berlangsung di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (25/7). 
 
Rapat Koordinasi yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana disampaikan sejumlah masukan untuk mengatasi kemacetan menuju Pelabuhan Sanur. Pihaknya mendorong perencanaan dan pelaksanaan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya yang menjadi permasalahan kemacetan karena meningkatnya animo pengguna jasa Pelabuhan Sanur. “Sementara kondisi saat ini titiknya di Matahari Terbit yang berakibat jumlah orang dan parkir sembarangan (di pinggir jalan),” ucap politisi PDIP ini. 
 
Ia membeberkan, ada dua potensi yang parkir di pinggir jalan membawa dampak kemacetan di jalan nasional tersebut. "Yaitu tamu yang punya kontrak dengan transport. Ada juga yang menangkap tamu lepas seperti supir online ikut parkir di sana yang membuat kemacetan. Dalam pandangan saya dikaitkan dengan online ini, kami mohon pada Kadis Perhubungan agar bisa si online ini mungkin bekerjasama dengan perusahaan transport milik desa di dalam pelabuhan ini yang selalu tersedia tempat parkir," katanya
 
Menurut Adhi Ardhana, dengan kerjasama itu semua wisatawan yang menggunakan transportasi online beralih ke transportasi yang ada di dalam pelabuhan. "Sehingga tidak lagi supir online ini berupaya mengambil kesempatan di sana, sehingga akan mengurangi orang-orang yang berharap mendapat tamu di jalur nasional tersebut. Itu bayangan saya yang kedua," ungkap Adhi Ardhana. 
 
Ketiga kata dia tentu solusi jangka panjang terkait kendaraan umum ini sudah semestinya menjadi solusi yang klir. Minimal ada kantong parkir, sehingga kendaraan besar (bus) menuju ke kantong parkir. "Sehingga tidak harus parkir di jalan. Itu jangka panjang dan saat ini harus seperti itu. Ini mungkin bisa menjadi pemikiran yang bisa kita diskusikan saat ini. Solusi pendek berikutnya, saya punya pemikiran kenapa tidak sekarang saja disiapkan kantong parkir," katanya.
 
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, menjelaskan terdapat beberapa permasalahan kemacetan di kawasan Sanur tersebut. Saat ini rata-rata 8 ribu penumpang per hari yang menggunakan Pelabuhan Sanur. "Kemacetan disebabkan pertama kendaraan yang menuju Pelabuhan Sanur parkir pada badan jalan (Jalan Matahari Terbit dan Ruas Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai),” bebernya. 
 
Akses pergerakan keluar-masuk Pelabuhan Sanur melalui satu ruas jalan, termasuk adalah jarak gate tiket parkir dengan jalan akses Pelabuhan Sanur terlalu dekat. Pihaknya menawarkan sejumlah alternatif yakni akses keluar-masuk Pelabuhan Sanur dipisah. “Salah satunya alternatif dilakukan akses masuk melalui Jalan Hang Tuah (akses setelah Mak Beng menuju utara (eksisting pedestrian Pantai Sanur) hingga Pelabuhan Sanur, sedangkan akses keluar melalui Jalan Matahari Terbit,” imbuhnya. 
wartawan
YUE
Category

Komisi IV DPRD Badung Evaluasi LKPJ 2025, Soroti Fasilitas Kesehatan dan Kabupaten Layak Anak

balitribune.co.id I Mangupura - Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (Raker) bersama delapan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Masih Ada Kawasan Kumuh di Badung

balitribune.co.id I Mangupura - Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia ternyata masih memiliki kawasan kumuh. Pemerintah berlambang keris ini bahkan sampai merogoh kocek bermiliar-miliar rupiah untuk menangani masalah kekumuhan wilayah ini.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Badung menyebut keberadaan kawasan kumuh sebagian besar tersebar di wilayah persewaan yang berkembang seiring pesatnya sektor pariwisata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kolaborasi Bali Bangun PSEL Denpasar Raya, Solusi Jangka Panjang Atasi Sampah

balitribune.co.id | Mangupura - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya. Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4).

Baca Selengkapnya icon click

Seniman Fokus Berkarya, Bupati Badung Pastikan Hak Diterima Utuh Tanpa Potongan

balitribune.co.id | Mangupura - Di tengah tingginya ekspektasi terhadap kualitas seni daerah, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengambil langkah tegas untuk menjamin transparansi distribusi dukungan bagi para seniman. Langkah ini diambil guna menghapus kekhawatiran adanya intervensi, potongan dana, hingga praktik tidak sehat yang kerap membayangi ruang kreatif pelaku seni di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

TPA Mandung Hanya akan Terima Sampah Residu, TPS3R Sadu Kencana Sudah Curi Start

balitribune.co.id I Tabanan – TPS3R Sadu Kencana di Desa Dauh Peken menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan baru Pemkab Tabanan yang hanya akan menerima sampah residu di TPA Mandung mulai 1 Mei 2026 mendatang.

Pengelola menyebut langkah itu sejalan dengan program edukasi pemilahan sampah dari rumah yang telah mereka rintis sejak 2023 lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Badung Rencanakan Pengadaan 3 Mesin RDF Jelang Penutupan TPA Suwung

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung berencana mengadakan tiga unit mesin pengolah sampah residu menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) menjelang penutupan total TPA Suwung pada 1 Agustus 2026.

Rencana tersebut terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPRD Badung bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (13/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.