Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi IV DPRD Badung Raker Bersama Disdikpora dan Diskes Bahas Program Tahun 2026

DPRD Badung
Bali Tribune / Raker Komisi IV DPRD Badung dengan Disdikpora dan Diskes Badung pada Selasa (4/11)

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung telah menggelar tapat kerja membahas program kerja tahun 2026, pada Selasa (4/11). Dalam rapat yang mengundang Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kesehatan Badung ini membahas sejumlah program. Meliputi ratusan guru kontrak yang belum menjadi PPPK, dan kurangnya fasilitas kesehatan di Kecamatan Kuta Selatan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Graha Wicaksana, didampinggi para anggora seperti, Wayan Joni Pargawa, Nyoman Sudana, dan Ni Luh Putu Sekarini. Ada juga Kadiskes Badung, dr. Made Padma Puspita, dan Kadisdipora Badung, I Gusti Made Dwipayana beserta para staf.

Usai rapat, Graha Wicaksana mengatakan, rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas program-program kerja pemerintah daerah. Dari Disdikpora ia mencermati adanya 394 guru kontrak yang belum naik status menjadi PPPK. Hal ini diketahui lantaran masa kerja yang belum memenuhi ketentuan mengikuti seleksi. “Kemarin mereka tidak lulus PPPK terkait dengan masa pengabdiannya kurang dari dua tahun,” ujarnya.

Pihaknya juga menyebutkan, kendala lainnya yang dihadapi, yakni tidak ada formasi guru bahasa daerah atau Bahasa Bali yang dibuka dalam seleksi. Untuk itu, Komisi IV bersama Disdikpora telah sepakat untuk berkonsultasi permasalahan tersebut dengan Kementerian Pendidikan. “Kami bersepakat dengan Dinas Pendidikan untuk merancang konsultasi secara vertikal dengan Kementerian Pendidikan Pusat, sehingga nantinya apakah memungkinkah pemerintah daerah mengeluarkan diskresi atau kebijakan supaya guru-guru ini tidak dirumahkan,” ungkapnya.

Disisi lain, politisi asal Kuta ini pun meminta agar Disdikpora melakukan renovasi sekolah-sekolah yang rusak. Sebab dari pantauan Komisi IV memang ada sekolah yang plafonnya jebol.

“Ini sudah dirancang oleh Bapak Kadis bahwa di tahun 2026 ada sekitar 22 sekolah yang akan diperbaiki, dan ada sekitar 10 sekolah yang masih ditunda,” paparnya.

Sementara terkait kurangnya Faskes, Graha Wicaksana berharap, akan semakin banyak Puskesmas yang dibangun. Terlebih saat ini di Kecamatan Kuta Selatan hanya memiliki satu Puskesmas untuk melayani masyarakat. “Ini juga dirancang ke depannya akan dibangun Puskesmas Pembantu di Pecatu maupun Puskesmas Pembantu di Tuban. Sehingga kami berharap pelayanan kesehatan ini bisa langsung ke tengah masyarakat,” terangnya.

Selain itu, ia pun juga meminta, agar Rumas Sakit Giri Asih dan Rumah Sakit Suwiti segera dibuka. Keberadaan dua rumah sakit di utara Badung ini pun sangat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kami juga mengharapkan supaya Rumah Sakit Suwiti dan Rumas Sakit Giri Asih bisa segera beroperasi dan melayani masyarakat menggunakan fasilitas BPJS,” ucapnya seraya berharap layanan kesehatan hingga mobil jenazah juga perlu ditingkatkan. 

wartawan
ANA
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.