balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja (Raker) dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Gedung Dewan, Senin (17/5/2021).
Dalam rapat tersebut yang paling disorot adalah rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Gumi Keris. Kemudian masalah tambahan penghasilan pegawai (TPP) khusus guru. Pasalnya, ada sejumlah guru disebut-sebut sampai saat ini belum menerima TPP.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV I Made Sumerta didampingi para anggotanya dan dihadiri Plt Kadisdikpora Badung I Made Mandi dan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ni Luh Suryaniti beserta jajarannya.
Sumerta menyatakan, rapat ini cukup penting. Sebab, dunia pendidikan juga kena imbas dari Pandemi Covid-19 dan sampai saat ini masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh.
“PTM ini yang harus kami pertanyakan sebelum ke hal-hal lain. Bagaimana persiapan dari Disdikpora Badung?” tanya Sumerta.
Selain itu, pihaknya juga menerima banyak keluhan dari para guru bahwa sampai saat ini TPP guru belum cair. Pihaknya pun berharap pemerintah dalam hal ini Disdikpora dan BPKAD maksimal dalam memberikan perhatian terhadap tenaga pendidikan.
“Soal TPP juga. Sejauh ini seperti apa realisasinya,” imbuh politisi PDIP yang juga Bendesa Adat Pecatu, Kuta Selatan ini.
Menanggapi hal itu, Plt Kadisdikpora Made Mandi menyatakan bahwa hampir 80 sampai 90 persen sekolah di Badung sejatinya sudah siap melaksanakan PTM. Akan tetapi, karena sejumlah pertimbangan PTM belum dilaksanakan sampai Mei ini. Salah satunya adalah proses vaksinasi terhadap guru masih berlangsung sampai saat ini. Setelah vaksinasi tuntas menyasar guru, baru pihaknya memastikan PTM bisa dilaksanakan.
“Sekolah sebenarnya sudah siap, terutama untuk sarana dan prasana penunjang Prokes. Cuma proses vaksinasi untuk guru masih berlangsung, jadi belum bisa dilaksanakan. Pertengahan Juni sudah rampung. Jadi, kami pastikan Juli atau mulai Tahun Ajaran Baru nanti PTM sudah dilaksanakan,” kata Mandi.
Selanjutnya mengenai TPP guru, Sekretaris Disdikpora Badung ini mengaku bersyukur karena di tengah situasi keuangan Pemkab Badung saat ini TPP untuk ASN guru sudah ada yang cair. Diakui memang guru-guru ingin memperoleh perhatian lebih.
“Sudah dicairkan dan TPP sudah kami terima. Dan terkait TPP ini juga kami sudah dipanggil Pak Sekda dan Wakil Bupati,” katanya.
Mengenai permasalahan TPP ini, pihaknya pun mengaku terus mengajak para guru di Badung agar memaklumi kondisi keuangan pemerintah di tengah pandemi ini. “Kan sesuai kemampuan keuangan juga. Jadi, (soal TPP) kami sudah informasikan kepada teman-teman guru dan PGRI,” imbuhnya.
Sementara Plt Kepala BPKAD Ni Luh Suryaniti menegaskan TPP ASN guru sebagian sudah cair. Yakni, untuk bulan Januari, Februari dan Maret. Khusus untuk April dan Mei diakui saat ini masih berproses sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“TPP untuk guru sudah dicairkan, yaitu bulan Januari, Februari dan Maret. Untuk April dan Mei memang belum, karena masih disesuaikan dengan keuangan daerah,” kata Suryaniti.
Suryaniti yang Kepala Inspektorat Badung ini lebih lanjut menegaskan bahwa sesuai ketentuan pemberian TPP tidak wajib. Pasalnya, insentif ini bersumber dari keuangan daerah.
“Pemberian TPP tergantung kemampuan daerah. Beda dengan gaji dan tunjangan lain yang memang langsung dari pusat,” pungkasnya.
wartawan
I Made Darna
Category
