Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komisi IX DPR-RI Bersama BKKBN Sosialisasikan Program 2125 Keren

Bali Tribune/Kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan Tema 2125 Keren bertempat di Balai Desa Yeh Embang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Rabu (23/9).
Balitribune.co.id | Denpasar - Anggota Komisi IX DPR-R Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P Proklamasi dan anggota DPRD Provinsi Bali Dapil Jembrana, Diah Werdhi Srikandi WS melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan Tema 2125 Keren bertempat di Balai Desa Yeh Embang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Rabu (23/9).
 
Hadir pada kesempatan itu, Kadis Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, Ni Kade Ari Sugianti, Camat Mendoyo dan Kepala Desa Yeh Embang Kauh. I Ketut Kariyasa Adnyana, mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat terutama mengenai Perencanaa Keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.
 
 Dalam sosialisasi bersama BKKBN juga untuk memberikan terhadap warga masyarakat Kabupaten Jembrana khususnya masyarakat Desa Yeh Embang Kauh dalam memajukan Program Bangga Kencana. 
 
"Saat ini bangsa kita sedang berjuang untuk melawan Covid-19. Pandemi ini tidak saja menguras tenaga para medis dalam penanganan pasien Covid-19, namun juga menguras anggaran negara," ungkapnya.
 
Dikatakannya, upaya dan langkah yang patu dilakukan untuk menghindari diri dari tertularnya Covid-19 , masyarakat harus taat dan patuh dalam menjalankan himbauan pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. 
 
"Trend kasus saat ini menunjukkan angka yang terus meningkat. Saat ini kita berperang melawan musuh yang tidka terlihat, kita tidak tau ada di mana. Sehingga saya harapkan masyarakat tetap menerapkan Prokes, seperti menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak," imbuhnya.
 
Terkait Program Bangga Kencana, Kariyasa memberikan apreasi terhadap keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.
 
“Saya sangat apresiasi pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten Jembrana, walupun di masa pandemi Covid-19 ini, masih tetap melaksanakan pelayanan kesehetan, termasuk pelayanan KB dengan baik," ujarnya.
 
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus P Proklamasi menyampaikan kegaitan ini juga bertujuan untuk mempromosikan Program 2125 Keren kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
 
 "Keren ini maksudnya adalah langkah awal dalam perencanaan keluarga bagi generasi muda, di mana umur minimal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki min 25 tahun,” jelasnya.
 
Untuk melanjutkan kehidupan berkeluarga diperlukan persiapan yang matang, baik dari sisi mental, fisik, ekonomi dan juga medis. “Secara media, organ reproduksi wanita akan matang sempurna di umur 21 tahu, sehingga jika hamil di bawah umur 21 tahun, akan beresiko bagi wanita," pungkasnya.
 
Diakhir acara, anggota Komisi IX DPR RI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dan Anggota DPRD Provinsi Bali menyerahkan bantuan APD kepada tenaga kesehatan untuk pelayanan KB dan juga sembako secara simbolis kepada masyarakat. Pembagian sembako ini nantinya akan diserahkan kepada masyarakat di Kabupaten Jembarana sebanyak 1000 paket sembako. 
wartawan
Bernard MB
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.