Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Komputer dan Jaringan Internet Penyebab SMP tak Bisa Laksanakan UNBK

Bali Tribune/ PANTAU - Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri memantau pelakksanaan UN di SMP Negeri 2 Amlapura.
balitribune.co.id | Amlapura - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hingga hari ketiga pelaksanaannya, masih berlangsung aman dan lancar tanpa adanya kendala berarti. Hanya saja tidak seluruh SMP yang ada di Karangasem bisa menyelenggarakan UNBK, dari 49 SMP yang ada di Karangasem tercatat hanya 13 SMP saja yang bisa melaksanakan UNBK, sisanya tidak bisa melaksanakan UNBK dengan alasan terkendala teknis seperti tidak memiliki cukup perangkat komputer, akses internet, serta instalasi listrik memadai di dalam ruangan.
 
Rabu (24/4), Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Karangasem, turun langsung melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional di Karangasem, baik yang UNBK maupun yang masih menggunakan lembaran teks soal. Kepada wartawan, Bupati Mas Sumatri mengakui ada sejumlah kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam penyelenggaraan Ujian Nasional kali ini, diantaranya ketersediaan dan penyiapan ruangan ujian, kurangnya perangkat komputer dan ada jiga kendala lainnya.
 
“Memang ada kendala yang kita temui sepanjang pemantauan yang dilakukan, salah satunya kurangnya ketersediaan perangkat komputer serta ruangan untuk pelaksanaan UNBK. Tapi ini sudah menjadi catatan kita di pemerintahan untuk kedepan masalah ini bisa segera diatasi,” tegas Mas Sumatri, didampingi Kabag Humas Protokol, Sekda Kabupaten Karangasem, Edi Setiadi Dwijantoro.
 
Untuk pelaksanaan UNBK, Bupati Mas Sumatri melakukan pemantauan di SMPN 5 Amlapura, sedangkan untuk UN dengan teks lembaran soal, pemantauan dilakukan di SMPN 2 Amlapura. Sebenarnya siswa di SMPN 2 Amlapura sudah siap untuk mengikuti UNBK, hanya saja karena jumlah siswa peserta UNBK yang sangat banyak yakni mencapai 436 peserta, UNBK tidak bisa dilaksanakan mengingat jumlah perangkat komputer di SMK atau SMA terdekat atau yang ada di Karangasem sangat terbatas. Sebab paling tidak minimal harus ada sebanyak 150 unit perangkat komputer.
 
Dari data yang diperoleh koran ini, saat ini baru ada sebanyak 13 SMP sederajat yang bisa melaksanakan UNBK, masing-masing, SMP Negeri 5 Amlapura, Mts Negeri Karangasem, Mts Al-Maarif, Mts Attaqwim, SMP Negeri 1 Manggis, SMP Negeri 2 Manggis, SMP Negeri 3 Manggis, SMP Negeri 1 Abang, SMP Negeri 2 Abang, SMP Negeri 2 Selat, SMP Negeri 1 Kubu, SMP Negeri 1 Rendang, dan SMP Negeri 1 Sidemen. Beberapa SMP yang menyelenggarakan UNBK terpaksa hahrus meminjam perangkat komputer di SMA-SMK yang ada, salah satunya SMP Negeri 5 Amlapura yang meminjam permangkat komputer di SMK PGRI Amlapura. 
wartawan
Redaksi
Category

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.