Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kondisi Gedung DPRD Bangli Sangat Memprihatinkan

Bali Tribune/ MEMPRIHATINKAN - Kondisi Gedung DPRD Bangli sangat memprihatinkan.
Balitribune.co.id | Bangli - Kondisi gedung DPRD Bangli di Jl. Ngurah Rai Bangli sangat memprihatinkan. Gedung yang dibangun di era tujuh puluhan tersebut selain kurang representatif juga di beberapa sudut bangunan banyak yang mulai keropos. Sudah beberapa kali diwacanakan untuk membangun gedung yang baru. Bahkan lokasi gedung mengunakan lahan yang dimanfaatkan untuk Kantor Dinas Pariwisata, namun wacana tersebut hanya sekedar wacana saja.
 
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangli Made Joko Arnawa saat dikonfirmasi tidak menampik kalau kondisi gedung wakil rakyat Bangli sudah tidak refresentatif lagi. Selain itu melihat faktor usia bangunan yang sudah tua, beberapa bagian gedung sudah mulai keropos. ”Di beberapa sudut ruangan pada bocor, begitupula kondisi toilet,” ungkapnya, Selasa (5/1).
 
Kata politisi dari dari Partai Gerindra ini, awal dari rancang banguan gedung adalah untuk 25 anggota dewan, namun sering berjalanya waktu dan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka berimplikasi bertambahnya jumlah anggota dewan. Kalau dibandingkan kabupaten /kota mungkin gedung DPRD Bangli yang paling tua. Pihaknya lebih tepat dibanguan gedung baru dibandingkan dilakukan renovasi. ”Struktur bangunan sudah tua, jika melihat factor keselamatan lebih tepat banguan gedung yang baru,” ungkapnya.  
 
Menurutnya, sebagai rumah rakyat,dengan kondisi gedung yang refresentatif, maka warga bisa menyalurkan aspirasi dengan nyaman. Disinggung  terkait anggran, melihat kondisi APBD Bangli, maka kedepannya pemerintah perlu berjuang untuk mendapatkan anggran baik dari pemerintah pusat dan provinsi. ”Kami setuju dilakukan penataan baik itu sumber daya manusianya dan infrstruktur, asalkan tidak merugikan kepentingan umum atau tidak merugikan kepentingan masyarakat,” tegas mantan komisioner KPU Bangli ini.
 
Pihaknya tidak setuju jika penataan infrstruktur justru mengganggu kepentingan masyarakat,maka sebelumnya dilakukan kajian yang matang terkait kondisi keuangan daerah. ”Harus dilakukan kajian yang matang, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” sebut Made Joko Arnawa. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.