Wayan Windia
Guru Besar pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti, Denpasar.
balitribune.co.id | Akhir-akhir ini gaduh berbasis pura, semakin menjadi-jadi di Bali. Ini fenomena sosial apa ya? Gaduh yang paling baru adalah konflik saling gembok di Pura Shri Nararya Kreshna Kepakisan di Kabupaten Kelungkung. Konfliknya antar pasemetonan. Seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah, karena mereka sama-sama satu trah.
Sebelumnya telah muncul friksi berbasis Pura Masceti di Kabupaten Gianyar. Friksi terjadi antara Desa Adat Medahan dengan subak. Nah, ini kasus yang agak ruwet. Desa adat Medahan ingin menguasai Pura Masceti, padahal sejak ber abad-abad yang lalu, pura itu dikelola oleh subak. Demikian catatan dari Desa Adat Keramas, Tedun, dan Celuk.
Pada saat kepemimpinan Cok Ace sebagai Bupati Gianyar, telah juga pernah muncul kasus konflik berbasis kuburan di kawasan Singakerta. Namun dengan tangkas dapat diselesaikan dengan cara-cara yang beradab. Akhirnya bisa muncul kesadaran baru diantara peserta konflik. Bahwa sejak zaman bahula leluhurnya bisa berdamai dan berharmoni, berkait dengan pembangunan/pemanfaatan kuburan tersebut secara bersama-sama. Lalu, kenapa sekarang harus dikonflikkan ? Tidak bisakah mereka memelihara warisan kebajikan yang diwariskan oleh leluhurnya?
Dapat dibayangkan, bagaimana susahnya leluhurnya pada dahulu kala, bekerja sama membangun kuburan bersama. Kini keturunannya, memelihara saja tidak bisa. Bahkan sebaliknya membangun konflik. Apa tidak malu ya. Pendidikannya sudah tinggi-tinggi, pengalaman masyarakatnya luas, kok bisanya hanya berkonflik. Justru meng-konflik-an warisan leluhur yang dahulu bersatu dan ber harmoni, untuk membangun kuburan bersama.
Saya mencatat bahwa terjadi eskalasi linier dari basis konflik sosial tersebut. Semula basisnya adalah kuburan, dan sekarang basisnya adalah pura. Lalu apa penyebabnya ? Saya menduga bahwa basisnya adalah basis ekonomi untuk kasus gaduh di Pura Masceti. Hal ini adalah logis, karena saat ini manusia telah diselimuti dengan pikiran ekonomis, sebagai akibat dari pengaruh globalisasi.
Lalu, apa penyebab kasus di Pura Shri Nararya Kreshna Kepakisan? Karena kasusnya antar pasemetonan, maka mungkin penyebabnya adalah masalah sosial. Kalau masalah sosial, maka obatnya haruslah proses komunikasi sosial. Oleh karenanya, semoga tindakan yang diambil oleh Ajik Long akan membawa hasil. Saya kira hal itu akan dicapai, bila Ajik Long mampu secara integral bersikap netral.
Secara teoritis, fenomena sosio budaya akan mengalami proses transformasi, sebagai akibat dari pengaruh eksternalitas. Sebagai output dari proses transformasi itu, mungkin saja memunculkan akulturasi, yang justru merugikan era-nya. Kenapa? Karena manusia-manusia yang eksis pada era ini, mungkin telah diselimuti konsep individualistik. Bahwa hanya dia yang paling benar dan menang, dan pihak lainnya adalah pihak yang salah, dan harus kalah.
Konflik dan friksi selalu akan terjadi, bila sudah dipasang konsep pemikiran dikotomis. Pemerintah terlalu banyak yang harus dipikirkan. Tidak akan mampu sepenuhnya mengurus masalah-masaah sosial budaya. Terkecuali pihak pemerintah mampu membangun kesadaran baru masyarakatnya. Seperti halnya penyelesaian kasus konflik kuburan di Singakerta. Kalau pemerintah tidak mampu, maka masalah sosial itu akan terus menjadi “api dalam sekam” dalam kehidupan masyarakat.
Ber abad-abad yang lalu, kehadiran pura justru menjadi alat pemersatu sosial. Misalnya, beberapa subak bisa bersepakat untuk menghimpun dirinya menjadi subak-gde, kalau mereka telah bersepakat untuk mengempon/nyungsung satu pura tertentu sebagai parhyangan-nya. Demikian pula bila mereka bersepakat untuk membentuk subak-agung.
Mungkin karena era ini adalah era kaliyuga. Maka semua hal yang baik yang diwarisi oleh leluhurnya, justru kini diimplementasikan untuk hal yang tidak baik. Serba terbalik ya. Kiranya kita malu, bahwa dahulu leluhur kita sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal, kok mampu membangun kebajikan-kebajikan. Hal itu mungkin bisa terjadi, karena leluhur kita mengasah nilai-nilai soft skill, dan bukan sekedar hard skill. Saat ini, bahkan sistem pendidikan kita tidak lagi mengajarkan budi pekerti. Bahkan pendidikan Pancasila baru saja akan diwajibkan, setelah agak lama gabeng.
Dalam buku Ekologisme Batur, karya Jero Penyarikan Duuran Desa Batur, juga mencatat tentang pura yang mampu mempersatukan masyarakat desa. Misalnya, Pura Batur yang mempersatukan beberapa desa di kawasan itu, lalu dipersatukan menjadi Desa Batur. Ada lagi, dua buah desa di kawasan tersebut, yang pada zaman Bali Mule mampu dipersatukan oleh sebuah pura, untuk menghindari friksi.
Oleh karenanya, saya ingin meminta perhatian publik, agar kita selalu (setiap Nyepi) mengadakan introspeksi diri. Introspeksi untuk mengenang leluhur kita yang dahulu bersusah-payah membangun kebudayaan Bali. Artinya, membangun nilai-nilai, membangun aspek sosial, dan membangun artefak/kebendaan, yang sekarang kita warisi. Bahkan banyak diantaranya memberikan keuntungan dan nafkah bagi masyarakat yang mewarisi. Misalnya subak di Jatiluwih, pura, subak, desa adat, dan lain-lain. Lalu, kenapa kita sebagai anak-cucunya, harus meng-konflik-kannya ? Pikirkanlah itu.
