Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KONI Bali Evaluasi Target PON Papua

IGN Oka Darmawan
IGN Oka Darmawan

BALI TRIBUNE - Adanya pembatasan kuota atlet setiap cabang olahraga yang hendak berlaga di PON XX/2020 Papua, mengharuskan KONI Bali melakukan evaluasi terhadap apa yang telah ditargetkan di PON tersebut. Sebelumnya, Bali bertekad menaikkan peringkat dari posisi 6 saat PON Jabar 2016 menjadi 5 besar di PON Papua 2020. "Saat ini kami memang fokus bicara pengembangan olahraga menghadapi PON Papua. Target 6 besar luar biasa, sekarang ingin 5 besar. Dengan kondisi jauh dan dibatasi, itu akan ada evaluasi soal target peringkat maupun jumlah medali," ungkap Sekum KONI Bali, I Gusti Ngurah Oka Darmawan,  Kamis (26/4). Menurutnya, evaluasi itu akan dilakukan bulan Mei nanti, apakah pengprov cabor masih bisa mewujudkan mengenai target tersebut atau tidak. Baik target peringkat maupun jumlah medali. "Kami harus bicara target riil agar jangan sampai muluk-muluk. Dan, ke depan pengelolaan yang lebih riil dalam peningkatan prestasi itu akan dilakukan termasuk sejauhmana kontribusi dalam event porprov,” ujarnya. ditambahkannya, pembahasan bulan Mei itu guna membahas program kerja dari cabor-cabor anggota KONI. Dalam hal mendata kembali potensi yang dimiliki cabor. "PON Papua kan sangat terbatas kuotanya," tegasnya. Dia mencontohkan satu cabor gateball hanya diberikan kuota 50 atlet seluruh peserta dari 34 provinsi. Dengan jumlah seperti itu, Bali harus selektif mengirim atlet dan yang dikirim hanya atlet berpotensi meraih medali emas atau atlet yang berperingkat 1 sampai 3.  "Lolos Pra-PON tetap kami seleksi lagi, itu untuk melihat ketersedian anggaran dan kuota," tuturnya. Dengan kondisi seperti itu, dia mengajak semua pengurus dan pengprov cabor untuk mengirim kekuatan penuh di PON 2020. Misalnya, jika menargetkan 30 emas, apa yang bisa dilakukan cabor. Apakah bisa mewujudkan hal itu atau tidak. “Makanya, evaluasi tetap dilakukan termasuk menyaring atlet kembali yang sudah lolos Pra-PON. Harapan kami agar target benar-benar terealisasi," imbuhnya. Ditambahkannya, karena pembatasan kuota, kondisi paling parah nanti di cabor cricket. Padahal cabor ini dapat medali emas. Namun total keseluruhan cricket hanya diberikan kuota 30 atlet. "Jujur, kami pusing mengaturnya. Belum lagi cabor renang berkembang pesat, dan ada atlet muncul di Buleleng. Masak kami tidak kirim. Makanya perlu dihitung dengan matang nantinya. Belum lagi permasalahan klasik, di PON Papua nanti akan membutuhkan anggaran cukup banyak dengan lokasi yang jauh,” pungkasnya.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.