balitribune.co.id | Kebijakan peningkatan produksi pangan, utamanya beras melalui jargon swasembada beras sangat kencang gemanya dari pusat hingga ke daerah-daerah, yang diawali oleh Presiden Prabowo yang sangat intens menyampaikan asanya untuk mewujudkan tercapainya swasembada pangan. Berbagai program mulai didengungkan untuk menggenjot peningkatan produksi pangan (beras). Kondisi perberasan di Bali juga harus selalu dipertahankan dan bahkan semakin ditingkatkan produktivitas dan kualitasnya guna dapat memenuhi kebutuhan penduduk Bali dan juga masyarakat Indonesia. Pemerintah Provinsi Bali sejak terdahulu, misalnya lima tahun terakhir ini juga telah memiliki perhatian yang tinggi untuk mewujudkan swasembada pangan dan bahkan berdaulat pangan (beras). Ibaratnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati, maka swasembada pangan dan kedaulatan pangan pun adalah harga mati.
Pembangunan di Provinsi Bali yang kian bertumbuh akan sangat mempengaruhi dinamika Pembangunan pertanian, khususnya usahatani padi. Kondisi pembangunan di Bali tidak dapat dilepaskan dengan dinamika yang semakin berkembang pada tingkat nasional dan global, sehingga dapat mengakibatkan adanya berbagai masalah dan tantangan baik saat ini maupun di masa mendatang. Kondisi ini tentu saja sangat berdampak pada lingkungan alam, kebudayaan dan manusia Bali yang sekaligus juga merupakan satu kesatuan yang membentuk ruh pembangunan Bali. Beberapa masalah dan tantangan ke depan adalah kesucian alam Bali memiliki potensi semakin menurun yang berimplikasi terhadap menurunnya taksu Bali. Kondisi ini teriindikasi dari adanya penodaan kawasan suci atau tempat suci, misalnya di kawasan danau, pegunungan, sungai dan laut. Selain itu, alih fungsi lahan sawah yang semakin tinggi terutama di kawasan perkotaan dan penyangganya sebagai akibat dari kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat untuk pembangunan permukiman, perumahan, pariwisata, sarana dan prasarana industri, infrastruktur jalan dan lain sebagainya.
Tentu saja menurunnya luas lahan sawah (pertanian) dapat berpotensi terhadap ancaman terwujudnya swasembada pangan (beras). Kawasan hulu, seperti pegunungan, sebagai daerah tangkapan air hujan; danau, mata air mengalami ancaman kerusakan yang dapat mengakibatkan terganggunya ketersediaan air untuk pertanian dan kehidupan manusia, serta keanekaragaman hayati. Teknologi pertanian (ternasuk digitalisasi pertanian) Kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu masalah dan tantangan ke depan untuk membangun pertanian yang semakin tangguh dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya berbagai upaya untuk secara bersama-sama memulai suatu program konseptual dan implementatif untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan di masa mendatang.
Bepijak pada pengalaman Pandemi Covid19 beberata tahun lalu, Pemerintah Provinsi Bali telah mencanangkan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali yaitu yaitu 6 (enam) sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan secara Niskala-Sakala, terdiri dari: 1) Atma Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa); 2) Segara Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Laut dan Pantai); 3) Danu Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air); 4) Wana Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh tumbuhan); 5) Jana Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Manusia); dan 6) Jagat Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta). Ekonomi Kerthi Bali memiliki tujuan untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan tidak bergantung pada dominasi satu sektor pariwisata semata, dan untuk mewujudkan Bali berdikari di bidang ekonomi berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Secara konseptual, Ekonomi Kerthi Bali merupakan konsep ekonomi yang harmonis terhadap Alam, hijau/ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan, dimana sektor unggulan Ekonomi Kerthi Bali adalah sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik; sektor kelautan/perikanan; sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. Konsep Ekonomi Kerti Bali agar dapat dirumuskan secara rinci dan aplikatif khususnya di dalam pembangunan pertanian (pangan) melalui pengelolaan usahatani organik guna mampu mewujudkan swasembada pangan dan kedaulatan pangan (beras), menghasilkan pangan yang berkualitas dan sehat, serta tetap menjaga kelestarian dan bahkan memperbaiki ekosistem alam Bali.
Inventarisai dan identifikasi kekuatan, kelemahan, masalah, tantangan, potensi serta acaman terhadap Pembangunan pertanian perlu segera dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder dibawah koordinasi suatu badan/lembaga khusus. Badan atau lembaga tersebut diharapkan mampu merumuskan masalah-masalah dan tantangan yang harus dicarikan alternatif solusi dengan berbagai pisau analisis secara komprehensif dan tetap berlandaskan pada Ekonomi Kerthi Bali. Secara implementatif, badan/lembaga tersebut harus dapat mengorkestrasikan berbagai sektor atau disiplin ilmu agar memiliki energi dan sinergi yang kuat untuk bergerak secara terintegrasi dan harmoni di dalam mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan (beras).
