Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Konsultasi dan Konseling Gratis ke PPKS Guna Kerthi

Bali Tribune/ Pertemuan pusat pelayanan keluarga sejahtera bagi pengelola PPKS tingkat Kabupaten/Kota di Denpasar, Senin (30/11).
Balitribune.co.id | Denpasar - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali  memanfaatkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui konsultasi dan konseling gratis terkait Program Bangga Kencana. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah berbasis institusi dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan bagi keluarga. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Agus Proklamasi saat memberikan arahan pada pertemuan pusat pelayanan keluarga sejahtera bagi pengelola PPKS tingkat Kabupaten/Kota di Denpasar, Senin (30/11). 
 
"PPKS ini siap meberikan pelayanan keluarga atau melayani masyarakat untuk konsultasi maupun konseling secara cuma-cuma alias gratis. PPKS yang di Bali kita beri nama PPKS Guna Kerthi dibentuk untuk pelayanan program Bangga Kencana, dimana pelayanan ini terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya. Pelayanan ini bisa didapatkan melalui datang langsung ke BKKBN Bali maupun melalui layanan online via whatsapp maupun medsos BKKBN Bali,” ungkapnya.
 
Dikatakan Agus Proklamasi, PPKS Guna Kerthi dapat memberikan  beberapa jenis pelayanan, seperti pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan KB, konsultasi dan konseling Keluarga Balita dan Balita, konsultasi dan konseling keluarga remaja dan remaja, konsultasi dan konseling pranikah, konsultasi dan konseling keluarga Lansia dan Lansia, konsultasi dan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, konsultasi dan konseling keluarga harmonis serta konsultasi dan konseling pemberdayaan ekonomi keluarga.
 
“Pemberian pelayanan konseling langsung pada keluarga merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dalam pembangunan kualitas penduduk. Sehingga PPKS ini mengacu langsung kepada sasaran, yaitu keluarga melalui program pembangunan keluarga (Bangga Kencana)," jelasnya. 
 
Agus Proklamasi juga menambahkan bahwa Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ini diharapkan dapat membenahi kondisi-kondisi permasalahan pembangunan penduduk yang ada dimulai dari keluarga Indonesia khususnya Provinsi Bali. 
wartawan
Bernard MB
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.