Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koperasi Sakit di Gianyar Tambah Berlipat

Bali Tribune/ BERTAHAN - Meski tertatih, salah satu koperasi di Ubud, mencoba bertahan



balitribune.co.id | Gianyar - Terusiknya perputaran perekonomian di masa Pandemi membuat sejumlah lembaga perekonomian tertatih-tatih. Tak terkecuali Koperasi, yang semakian terpuruk hingga koperasi sakit di Gianyar terus bertambah. Tidak tanggung-tanggung jumlah koperasi sakit dari tahun 2020 ke 2021 hingga berlipat.

Dari data yang diterima Bali Tribune, Kamis (3/2/22), pendapatan koperasi secara rata-rata di Kabupaten Gianyar mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Selain penurunan pendapatan, jumlah koperasi yang sakit juga bertambah. Dari koperasi yang sakit 286 di Tahun 2019, di Tahun 2020 menjadi 423 koperasi. Penurunan pendapatan koperasi tersebut disebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan pendapatan masyarakat mengalami penurunan.  Sehingga untuk iuran wajib, membayar hutang di koperasi juga mengalami penurunan. " Kami di Diskop terus melakukan pembinaan agar bisa bangkit kembali. Ada sebagian koperasi yang belum RAT dan ada yang sudah RAT namun tidak melaporkan hasil RAT ke Diskop," ungkap Kadiskop Gianyar I Wayan Arsana.

Diakuinya, keberadaan koperasi yang sakit juga mengalami penambahan, pada tahun 2019 jumlah koperasi yang sakit sebanyak 286 koperasi meningkat menjadi 423 di Tahun 2020. Sedangkan jumlah koperasi di Gianyar sebanyak 1.227 koperasi dan sebagai kabupaten yang terbanyak memiliki koperasi. Koperasi yang sakit ini dengan berbagai penyebab, di antaranya berkurangnya modal masuk. "Yang parah itu karena dana koperasi dipakai modal ke jasa keuangan lain dengan iming-iming bunga tinggi. Saat jasa keuangan tersebut ambruk, justru modal koperasi yang dipakai juga lenyap," tuturnya. Sebagian koperasi yang sakit itu karena kelalaian pengurus.

Dengan banyaknya jumlah koperasi yang mencapai 1.227 ini, Diskop Gianyar juga mengalami kesulitan melakukan pembinaan. Saat ini terdapat 8 petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL), dengan asumsi 1 kecamatan oleh 1 PPKL, dengan asumsi 1 penyuluh dengan cakupan 153 koperasi. "Ini sangat memberatkan petugas PPKL, pastinya tidak semua akan bisa dijangkau ke lapangan, karena banyaknya," tegasnya.

wartawan
ATA
Category

BLDF Tanam 5 Ribu Bibit Mangrove di Tahura Pemogan

balitribune.co.id I Denpasar - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali melaksanakan penanaman bibit mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Pemogan, Bali, pada Rabu, 2 September 2026.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari upaya pelestarian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus mempertegas komitmen BLDF dalam mendukung pemulihan dan pelestarian ekosistem pesisir Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kebakaran di Jalan Nakula, 85 KK Kehilangan Rumah

balitribune.co.id I Denpasar - Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Nakula Pemecutan Kelod Denpasar menyisakan kesedihan bagi puluhan warga yang tinggal di lokasi. Dari catatan Dinas Sosial Kota Denpasar, baru terdata ada 85 KK yang terdampak dari musibah kebakaran tersebut. Hingga kini Dinsos Denpasar terus melakukan pendataan kepada warga yang terdampak.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

10 Hari Hilang,  Dadong Geloh Ditemukan Meninggal di Jurang

balitribune.co.id I Gianyar -  Ni Wayan Geloh alias Dadong Geloh (78), warga Banjar Perean, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, ditemukan meninggal dunia setelah sekitar 10 hari dilaporkan hilang. Jasad korban ditemukan di dasar jurang sekitar 500 meter dari rumahnya, Selasa (1/9/2026) sore.

Penemuan korban mengakhiri pencarian yang dilakukan keluarga bersama aparat desa dan masyarakat sejak Geloh dilaporkan hilang pada 21 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Bangli Desak Evaluasi Total Penataan PNS di Setiap OPD

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dinilai mendesak agar penempatan pegawai benar-benar selaras dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.