Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KOPJAS Pejuang Pariwisata Ajak Driver Bali Beralih ke Badan Usaha Resmi

koperasi
Bali Tribune / Ketua KOPJAS Pejuang Pariwisata, I Made Bawayasa, didampingi Sekretaris KOPJAS Gede Ardana

balitribune.co.id | Gianyar - Koperasi Jasa (KOPJAS) Pejuang Pariwisata Bali memanfaatkan momentum peringatan hari jadinya yang pertama untuk menegaskan komitmennya membangun industri transportasi pariwisata yang legal, profesional, dan berkelanjutan. Melalui tema "Legal, Tumbuh, Berjalan Sukses Bersama Keluarga", koperasi ini ingin menjadi contoh bagi para pelaku usaha transportasi wisata di Bali.

Ketua KOPJAS Pejuang Pariwisata, I Made Bawayasa, didampingi Sekretaris KOPJAS Gede Ardana, mengatakan masih banyak pengemudi transportasi wisata di Bali yang belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Menurut Bawayasa, jumlah driver pariwisata di Bali diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu orang, namun sebagian besar belum tergabung dalam badan usaha yang memiliki izin resmi. Bahkan, dari puluhan perusahaan transportasi yang beroperasi, masih banyak pengemudi yang bekerja tanpa kepastian legalitas.

"Selama ini banyak driver yang bekerja sendiri-sendiri tanpa payung hukum yang jelas. Melalui koperasi ini kami ingin mengajak mereka bersatu dalam badan usaha yang resmi sehingga memiliki perlindungan hukum sekaligus meningkatkan profesionalisme," ujarnya di sela-sela perayaan HUT ke-1 KOPJAS Pejuang Pariwisata, Rabu (22/7/2026).

Ia menegaskan, KOPJAS Pejuang Pariwisata hadir bukan sekadar menyusun konsep atau wacana, melainkan menjalankan program kerja yang nyata. Seluruh aktivitas koperasi dibangun berdasarkan kebutuhan anggota yang telah terverifikasi, dengan mengedepankan prinsip kerja nyata dibanding sekadar memberikan janji.

"Kami lebih memilih bekerja daripada banyak berbicara. Semua program yang dijalankan benar-benar berasal dari kebutuhan anggota dan dikerjakan secara bersama-sama," katanya.

Dalam satu tahun perjalanan organisasi, KOPJAS Pejuang Pariwisata telah menghimpun 133 anggota. Meski demikian, proses pengembangan organisasi masih dilakukan secara bertahap agar seluruh anggota memiliki pemahaman dan visi yang sama terhadap koperasi.

Bawayasa menegaskan, koperasi yang dipimpinnya merupakan badan hukum resmi, bukan sekadar paguyuban atau komunitas informal. Karena itu seluruh kegiatan operasional dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola yang jelas, serta mengacu pada regulasi yang berlaku.

"Kami ingin menjadi tolok ukur bagi badan usaha transportasi pariwisata di Bali. Legalitas adalah fondasi utama agar usaha bisa berkembang secara sehat dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota," jelasnya.

Menghadapi masih banyaknya pengemudi yang beroperasi tanpa izin, KOPJAS memilih pendekatan edukatif melalui pembuktian langsung. Menurutnya, keberhasilan koperasi dalam menjalankan usaha secara legal akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para driver lainnya untuk bergabung.

"Kami menerapkan prinsip "learning by doing". Kami tunjukkan terlebih dahulu bahwa usaha yang legal bisa berjalan dengan baik. Nantinya mereka akan datang dengan sendirinya tanpa perlu promosi yang berlebihan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, KOPJAS Pejuang Pariwisata juga mengundang sejumlah perwakilan instansi Pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk sinergi dalam pengembangan koperasi. Dukungan pemerintah dinilai penting mengingat berbagai usaha yang dijalankan koperasi memerlukan izin operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Saat ini KOPJAS Pejuang Pariwisata memiliki 13 bidang usaha, yang terdiri atas satu usaha utama, sebelas usaha pendukung, dan satu usaha tambahan. Seluruh bidang usaha tersebut akan terus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus mendukung sektor pariwisata Bali.

Selain itu, koperasi juga telah membuka perekrutan anggota tahap ketiga dengan target kuota dapat terpenuhi pada akhir Agustus mendatang. Bersamaan dengan proses tersebut, koperasi terus melengkapi berbagai persyaratan perizinan operasional sesuai ketentuan, termasuk mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019.

"Kami berharap KOPJAS Pejuang Pariwisata dapat terus berkembang sesuai koridor hukum yang berlaku dan menjadi wadah yang mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja transportasi pariwisata di Bali," pungkas Bawayasa.

wartawan
ARW
Category

Tradisi Siat Tipat Bantal di Desa Adat Kapal, Truk dan Bus Besar Dihentikan

balitribune.co.id | Mangupura - Pelaksanaan Upacara Aci Pengangon atau Siat Tipat Bantal di depan Pura Desa Adat Kapal, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung, akan disertai rekayasa lalu lintas pada Sabtu (26/9/2026). Kendaraan besar seperti truk dan bus besar dihentikan sementara sampai upacara selesai.  

Baca Selengkapnya icon click

Atasi Macet Gatsu Barat - Canggu, Pemkab Badung Dalami Solusi Terowongan Bawah Tanah

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung mendalami rencana pembangunan infrastruktur terowongan (Tunnel) bawah tanah sebagai alternatif solusi mengurai kepadatan lalu lintas pada koridor strategis Gatsu Barat – Kerobokan - Canggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Astra Motor Bali Gelar Bootcamp Safety Riding, Siapkan Duta Muda ke Tingkat Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Astra Motor Bali kembali menegaskan komitmennya dalam mengampanyekan keselamatan berkendara di kalangan generasi muda melalui gelaran Bootcamp Road to Cari Aman Academy 2026, Rabu (23/9/2026). Dari 50 peserta yang terlibat di awal, sebanyak 16 duta School Safety Riding Advisor (SSRA) terpilih berhasil melaju ke tahap seleksi akhir hingga melahirkan para juara pelopor keselamatan di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

CCTV Strategis di Klungkung Tak Berfungsi, DPRD Soroti Lemahnya Pengawasan Keamanan

balitribune.co.id | Semarapura - Keberadaan kamera pengawas (CCTV) milik Pemkab Klungkung mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klungkung. Sejumlah CCTV di titik strategis dilaporkan mati dan tidak berfungsi, sehingga menghambat pengawasan keamanan serta penanganan kasus kriminalitas di wilayah tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Subak Kerdung, Kuasa Hukum Sebut Putusan MA Bukan Soal Kepemilikan

balitribune.co.id | Denpasar - Sengketa tanah di Subak Kerdung, Pedungan, Denpasar, kian memanas di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Tim Kuasa Hukum terdakwa Anak Agung Ngurah Darmawan menegaskan bahwa putusan perkara perdata hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan pemilik sah atas objek tanah yang kini masuk dalam perkara pidana Nomor 845/Pid.B/2026/PN Dps.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.