Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KOPJAS Pejuang Pariwisata Ajak Driver Bali Beralih ke Badan Usaha Resmi

koperasi
Bali Tribune / Ketua KOPJAS Pejuang Pariwisata, I Made Bawayasa, didampingi Sekretaris KOPJAS Gede Ardana

balitribune.co.id | Gianyar - Koperasi Jasa (KOPJAS) Pejuang Pariwisata Bali memanfaatkan momentum peringatan hari jadinya yang pertama untuk menegaskan komitmennya membangun industri transportasi pariwisata yang legal, profesional, dan berkelanjutan. Melalui tema "Legal, Tumbuh, Berjalan Sukses Bersama Keluarga", koperasi ini ingin menjadi contoh bagi para pelaku usaha transportasi wisata di Bali.

Ketua KOPJAS Pejuang Pariwisata, I Made Bawayasa, didampingi Sekretaris KOPJAS Gede Ardana, mengatakan masih banyak pengemudi transportasi wisata di Bali yang belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Menurut Bawayasa, jumlah driver pariwisata di Bali diperkirakan mencapai sekitar 12 ribu orang, namun sebagian besar belum tergabung dalam badan usaha yang memiliki izin resmi. Bahkan, dari puluhan perusahaan transportasi yang beroperasi, masih banyak pengemudi yang bekerja tanpa kepastian legalitas.

"Selama ini banyak driver yang bekerja sendiri-sendiri tanpa payung hukum yang jelas. Melalui koperasi ini kami ingin mengajak mereka bersatu dalam badan usaha yang resmi sehingga memiliki perlindungan hukum sekaligus meningkatkan profesionalisme," ujarnya di sela-sela perayaan HUT ke-1 KOPJAS Pejuang Pariwisata, Rabu (22/7/2026).

Ia menegaskan, KOPJAS Pejuang Pariwisata hadir bukan sekadar menyusun konsep atau wacana, melainkan menjalankan program kerja yang nyata. Seluruh aktivitas koperasi dibangun berdasarkan kebutuhan anggota yang telah terverifikasi, dengan mengedepankan prinsip kerja nyata dibanding sekadar memberikan janji.

"Kami lebih memilih bekerja daripada banyak berbicara. Semua program yang dijalankan benar-benar berasal dari kebutuhan anggota dan dikerjakan secara bersama-sama," katanya.

Dalam satu tahun perjalanan organisasi, KOPJAS Pejuang Pariwisata telah menghimpun 133 anggota. Meski demikian, proses pengembangan organisasi masih dilakukan secara bertahap agar seluruh anggota memiliki pemahaman dan visi yang sama terhadap koperasi.

Bawayasa menegaskan, koperasi yang dipimpinnya merupakan badan hukum resmi, bukan sekadar paguyuban atau komunitas informal. Karena itu seluruh kegiatan operasional dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola yang jelas, serta mengacu pada regulasi yang berlaku.

"Kami ingin menjadi tolok ukur bagi badan usaha transportasi pariwisata di Bali. Legalitas adalah fondasi utama agar usaha bisa berkembang secara sehat dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota," jelasnya.

Menghadapi masih banyaknya pengemudi yang beroperasi tanpa izin, KOPJAS memilih pendekatan edukatif melalui pembuktian langsung. Menurutnya, keberhasilan koperasi dalam menjalankan usaha secara legal akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para driver lainnya untuk bergabung.

"Kami menerapkan prinsip "learning by doing". Kami tunjukkan terlebih dahulu bahwa usaha yang legal bisa berjalan dengan baik. Nantinya mereka akan datang dengan sendirinya tanpa perlu promosi yang berlebihan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, KOPJAS Pejuang Pariwisata juga mengundang sejumlah perwakilan instansi Pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk sinergi dalam pengembangan koperasi. Dukungan pemerintah dinilai penting mengingat berbagai usaha yang dijalankan koperasi memerlukan izin operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Saat ini KOPJAS Pejuang Pariwisata memiliki 13 bidang usaha, yang terdiri atas satu usaha utama, sebelas usaha pendukung, dan satu usaha tambahan. Seluruh bidang usaha tersebut akan terus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus mendukung sektor pariwisata Bali.

Selain itu, koperasi juga telah membuka perekrutan anggota tahap ketiga dengan target kuota dapat terpenuhi pada akhir Agustus mendatang. Bersamaan dengan proses tersebut, koperasi terus melengkapi berbagai persyaratan perizinan operasional sesuai ketentuan, termasuk mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019.

"Kami berharap KOPJAS Pejuang Pariwisata dapat terus berkembang sesuai koridor hukum yang berlaku dan menjadi wadah yang mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja transportasi pariwisata di Bali," pungkas Bawayasa.

wartawan
ARW
Category

Kuasa Hukum Prajuru Pura Tangkas Koriagung Tunggu Itikad Baik Bendesa Adat Tangkas

balitribune.co.i | Semarapura - Polemik sanksi yang dijatuhkan Desa Adat Tangkas pada prajuru Pura Tangkas Koriagung, Diduga Penuhi Unsur Tindak Pemaksaan dengan menjatuhkan sanksi kesepekang. Di hadapan media, Kuasa Hukum Wayan Sumardika CS menyatakan siap tempuh jalur hukum terkait  pemberian sanksi adat terhadap lima prajuru Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung memasuki babak baru. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Baca Selengkapnya icon click

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.