Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster: Birokrasi Jangan Alergi Kritik

Bali Tribune/Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) usai menandatangani prasasti peresmian Kantor Ombudsman Bali bersama Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Lely Pelitasari Soebekty.
Bali Tribune | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan jajarannya untuk tidak alergi dengan kritik dan soroton dari masyarakat, terutama terkait pelayanan publik.
 
"Saya ingin pemerintahan dalam berbagai aspek betul-betul dijalankan dengan baik, akurat, cermat, dan cepat," kata Koster saat menyampaikan sambutan pada Peresmian Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali di Denpasar, dilansir Antara, Jumat.
 
Oleh karena itu, menurut dia, kehadiran Ombudsman sangat penting artinya dalam tatanan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. "Saya mendukung tugas-tugas yang dijalankan Ombudsman di Provinsi Bali," ucapnya.
 
Koster menegaskan tidak ada pretensi apapun terkait pembangunan Gedung Ombudsman yang didanai Pemerintah Provinsi Bali tersebut.
 
"Saya wujudkan rencana kantor ini, tidak ada pretensi apapun. Jadi, ini merupakan bagian dari tugas kita bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ombudsman sudah diatur dengan UU, fungsinya harus independen menjalankan tugasnya dan pemerintah daerah berkepentingan, jadi ada titik temu," katanya.
 
Orang nomor satu di lingkungan Pemprov Bali ini meminta Ombudsman jangan mengartikan karena bangunannya dari pemerintah provinsi lantas ketika ada pelayanan yang buruk dikatakan baik.
 
"Tidak boleh begitu, kalau yang baik ya baik, buruk ya buruk. Kita justru harus belajar dari pengalaman yang buruk, asal ada yang mengingatkan kita," ujar Koster.
 
Koster berencana untuk menghibahkan bangunan tersebut kepada Ombudsman.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Lely Pelitasari Soebekty mengharapkan dengan adanya Ombudsman Perwakilan Bali memiliki gedung yang baru dapat mendukung peningkatan kinerjanya dalam pengawasan pelayanan publik di Provinsi Bali.
 
"Penyelesaian laporan dari masyarakat oleh Ombudsman Bali secara persentase bagus, 83 persen per 24 Januari 2021, tetapi secara keseluruhan di Indonesia, urutannya masih di bawah 10," ucapnya.
 
Lely dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Pemprov Bali dan tetap akan menjaga apa yang menjadi tugas Ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik.
 
"Kita berharap Bali terus maju dan tetap menegakkan nilai-nilai 'good governance' tanpa maladministrasi," ujarnya.
 
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga dapat memiliki kantor yang layak di bilangan Jalan Melati, Kota Denpasar itu.
 
“Kiranya hal ini akan meningkatkan kontribusi Ombudsman dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih di Bali," ucapnya.
 
wartawan
Hans Itta
Category

“Homeless Media” Adaptasi atau Ancaman Demokrasi?

balitribune.co.id | Perdebatan soal “homeless media” sesungguhnya bukan sekadar pertengkaran antara media lama dan media baru. Polemik ini lebih dalam dari itu - Indonesia sedang menghadapi benturan besar antara disrupsi digital dengan standar profesionalisme pers yang selama ini menjadi fondasi demokrasi.

Baca Selengkapnya icon click

Kasus Scam Tembus 530 Ribu, OJK Perkuat Kolaborasi Indonesia-Australia

balitribune.co.id | Jakarta - Maraknya penipuan digital di sektor jasa keuangan membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan Australia, untuk mempercepat penanganan scam yang kini berkembang lintas negara dan lintas sektor.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKSDA Bali Gagas Konsep The New Kintamani

balitribune.co.id I Bangli - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali resmi memperkenalkan konsep The New Kintamani sebagai arah baru pengelolaan bentang alam yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. 

Gagasan ini dipaparkan dalam forum konsolidasi di Museum Geopark Batur, Kintamani, Jumat (8/5/2026), yang dihadiri 46 pemangku kepentingan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Anggota DPR: Jangan Biarkan RI Jadi Surga Judi Online

balitribune.co.id I Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan Indonesia menjadi tempat aman bagi bandar dan sindikat judi online (judol). Dia menegaskan negara tidak boleh kalah melawan kejahatan judol yang kini berkembang menjadi sindikat lintas negara. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.