Denpasar, Bali Tribune
Anggota Komisi X DPR RI Wayan Koster secara khusus mengkritisi eksistensi organisasi-organisasi Hindu, yang dinilainya kurang maksimal berkiprah belakangan ini. Padahal, menurut dia, organisasi-organisasi Hindu memiliki ruang yang sama seperti organisasi lainnya dalam memajukan bangsa.
Kritik tersebut disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Pelatihan Kepemimpinan Daerah (Pakemda) Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Bali, di Denpasar, Minggu (2/10). Koster yang merupakan alumni Peradah, pada kesempatan tersebut banyak memberikan wejangan kepada junior-juniornya yang menjadi peserta Pakemda, 30 September - 2 Oktober 2016.
Menurut Koster, kehadiran umat Hindu dengan organisasi termasuk organisasi kepemudaan seperti Peradah, memiliki ruang dan hak yang sama untuk memajukan bangsa. Namun sayangnya, selama ini peran tersebut belum maksimal dilaksanakan.
"Kita sebagai umat Hindu harus mengambil peran, bagaimana umat Hindu bisa membangun dirinya, dan berperan aktif dalam membangun bangsa,” ujar Koster, yang dua periode menjabat sebagai Wakasekjen Peradah Pusat.
Salah satu kelemahan yang dipotretnya selama ini adalah kurangnya kesadaran kolektif umat Hindu. "Demikian pula menyangkut komitmen, dedikasi dan loyalitas dalam memajukan umat Hindu secara terorganisir," tandas politisi PDIP asal Buleleng itu.
Mencermati hal itu, Koster mengharapkan agar Peradah sebagai salah satu organisasi Hindu, dapat membangkitkan spirit generasi muda Hindu di Bali. "Walaupun kecil, umat Hindu harus diperhitungkan. Jangan hanya simbolis saja, tapi harus ada spirit yang kuat dengan landasan ajaran agama Hindu, berperan nyata dalam pembangunan bangsa,” tandas Koster, dalam dialog yang dipandu dosen IHDN I Nyoman Yoga Segara, itu.
Sebagai pimpinan partai di Bali, Koster berjanji akan menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk melibatkan secara aktif organisasi-organisasi Hindu. Mulai dari Parisada, Prajaniti, Peradah, Wanita Hindu Dharma Indonesia, hingga KMHDI, diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Hal ini sudah dijadikan kebijakan politik partai agar kepala daerah dan legislatif dari PDIP memberikan perhatian, bersinergi dan membangun kerja sama dengan Peradah dan organisasi-organisasi lainnya di seluruh Bali," pungkas Koster, yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.
